JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto akan ajukan gugatan perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait penerbitan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Kemenkumham) tentang kepengurusan Partai Berkarya di bawah pimpinan Mayor Jenderal TNI (Purn) Muchdi Purwopranjono.
Tommy menolak hasil keputusan Musyawarah Luar Biasa Partai Berkarya pada 11-12 Juli 2020 lalu yang mengangkat Muchdi Purwopranjono diangkat sebagai ketua umum.
"Kita juga melakukan laporan tindak pidana," kata kata Tommy saat berpidato dalam Silatuhrami Nasional DPP Partai Berkarya yang disiarkan secara daring melalui YouTube, Jumat (14/8/2020).
Putera Presiden ke II RI ini berharap, dapat mengelola partainya secara sah, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH-04.AH.11.01 yang terbit 25 April 2018.
"Diharapkan, melalui jalur hukum yang ditempuhnya, maka SK MENKUMHAM Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 dapat dianulir," tegas Tommy.
Tommy menyatakan prihatin dengan kondisi politik bangsa. Dia meminta kader selalu bersatu dan membela kebenaran.
"Kita prihatin dengan keadaan berbangsa dan bernegara kita, khususnya berpolitik kita setelah Golkar, PPP, dan kini melanda Partai Berkarya,"
Menurut Tommy, langkah gugatan yang akan dilakukannya ini sudah dipertimbangkan secara matang.
"Kami berhak melakukan gugatan hukum Tata Usaha Negara dan pidana terhadap pihak-pihak terkait," kata Sekretaris Jenderal Partai Berkarya kubu Tommy, Priyo Budi Santoso dalam keterangan tertulis, pekan lalu
Namun Priyo mengatakan Tommy akan terlebih dahulu mengajukan surat klarifikasi kepada Menkumham Yasonna Laoly atas penerbitan SK kubu Muchdi Pr itu.
Menurut Priyo, surat itu janggal dan tak masuk akal, sebab musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang digelar kubu Muchdi tidak sah.
Priyo mengklaim 32 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya memberi surat mandat untuk tetap setia pada kepemimpinan Tommy Soeharto. Pengurus di tingkat kabupaten/kota pun disebutnya setia kepada Tommy, bukan kepada Muchdi.
"Apakah karena Ketumnya anak Pak Harto sehingga Partai Berkarya yang secara politik masih bau kencur pun harus dipinggirkan? Padahal kami tidak pernah memusuhi pemerintah," kata Priyo.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui menerbitkan SK kepengurusan Partai Berkarya periode 2020-2025 di bawah kepemimpinan Muchdi Pr. Ia juga mengakui menerbitkan surat lain tentang perubahan AD/ART Partai Berkarya.(tri)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
