3 Pasangan Bukan Muhrim di Cilegon Terciduk Berduaan di Dalam Kosan

Selasa 11 Agu 2020, 18:40 WIB
Penghuni kos-kosan yang akan menjalani pendataan dan pembinaan di kantor Kelurahan Citangkil. (ist)

Penghuni kos-kosan yang akan menjalani pendataan dan pembinaan di kantor Kelurahan Citangkil. (ist)

CILEGON - Puluhan penghuni kos-kosan di lingkungan di Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil dan Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang digaruk petugas Dinas Satpol PP Cilegon bersama petugas gabungan dalam operasi yustisi, Selasa (11/8/2020).

Para penghuni kos ini diamankan lantaran tidak mengantongi kartu identitas dan dokumen kependudukan.

Berdasarkan pantauan, hampir rata-rata penghuni yang diamankan adalah perempuan. Petugas turut mengamankan beberapa pelajar dan dugaan pasangan mesum di dalam beberapa ruang kamar kosan.

"Kami bahkan menemukan ada (penghuni perempuan) yang satu kamar dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Ada tiga pasang. Total yang ber-KTP di luar Kota Cilegon itu ada 38 orang dan 1 orang dengan keterangan domisili tanpa KTP, serta 2 orang pelajar. Jadi total ada 41 orang yang terkena razia," ungkap Sekretaris Dinas Satpol PP Cilegon, Sukroni kepada wartawan.

Dikatakan Sukroni, giat operasi tersebut merupakan implementasi Perda nomor 7 tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan. Umumnya penghuni yang diamankan lantaran tidak memiliki Surat Keterangan Penduduk Non Permanen (SKPNP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. "Makanya sekarang kita serahkan ke Kelurahan untuk dilakukan pendataan dan pembinaan," imbuhnya.

Sementara Lurah Citangkil, Feberwanto beralasan bahwa pihaknya selama ini sudah melakukan pengawasan dan memberikan imbauan terhadap penghuni kontrakan di wilayahnya agar melaporkan keberadaan mereka ke Ketua RT dan RW setempat.

"Kendalanya memang (penghuni) di kontrakan sini, berpindahnya cepat. Sebulan, setengah bulan, pindah lagi. Sehingga pengawasan kependudukan tidak terkontrol secara maksimal karena datang dan pindahnya cepat. Tapi secara pengawasan, RT dan RW sudah kita koordinasikan. Saya nggak tahu ya profesinya apa, karena di KTP itu disebukan karyawan swasta," tandasnya. (haryono/ys)

News Update