JAKARTA - Sejumlah menteri Kabinet Jokowi serta politisi pendukung pemerintah yang menyindir Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) membuat Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan angkat bicara.
Menurut Irwan, pernyataan itu telah memperlihatkan yang bersangkutan kurang menerapkan budaya literasi dan tabayyun terhadap suatu informasi.
"Justru yang terkesan kurang budaya literasi dan tabayyun sehingga pernyataannya menjadi liar dan menggelitik akal sehat. Karena pidato Mas Ibas tidak ada menyerang siapapun apalagi secara personal, harusnya mereka bisa baca konteks pidato secara utuh," tegas Irwan, Minggu (9/8/2020).
Irwan mengingatkan, agar dalam setiap menanggapi suatu informasi, tidak hanya direspons secara agresif dan bersikap asal pimpinan senang saja, tanpa mencermati konteksnya secara utuh.
"Menurut saya adalah respons terburu-buru tanpa budaya literasi yang kuat terhadap rekam sejarah perekonomian Indonesia, dan juga sebuah sikap yang asal pimpinan (bapak) senang (ABS) saja tanpa bisa melihat secara jujur konteks dari yang disampaikan Mas Ibas," ujar legislator asal Kalimantan Timur itu.
Oleh karena itu, sebagai anak bangsa tidak patriot kalau kita mencoba meninggalkan sejarah, imbuh dia, apalagi mencoba menyalahkan sejarah yang ada.
"Apa yang disampaikan Mas Ibas adalah fakta sejarah bahwa bersama bapak SBY selama 10 tahun ekonomi Indonesia saat itu meroket, APBN kita meningkat, utang dan defisit kita terjaga. Jadi kalaupun ekonomi hari ini minus 5,32 % itu pun bagian dari fakta sejarah perekonomian Indonesia nantinya ke depan. Semoga saja pemerintah bisa menyelamatkannya agar rakyat dan negara bisa bangkit," pungkas anggota komisi V DPR RI.
Sebelumnya, Kamis (6/8/2020), Fraksi Demokrat yang dipimpin Ibas menggelar silaturahmi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Komplek Parlemen, Jakarta. Dalam acara tersebut, Ibas selaku tuan rumah menyampaikan pidato politik di hadapan peserta yang hadir.
Banyak poin yang disampaikan Ibas. Pertama, dia menyinggung soal tantangan berat yang dihadapi Indonesia saat ini. Mulai dari pandemi Covid-19, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan, penegakan hukum, demokrasi, dan hak-hak sipil.
Ditambah lagi, pembahasan regulasi yang belum rampung seperti RUU HIP atau yang sekarang diubah menjadi BPIP dan RUU Cipta Kerja, isu-isu RUU Pemilu serta RUU Pilkada. Kata Ibas, isu-isu itu menarik untuk dicermati ke depan.
"Rakyat perlu kepastian, kepercayaan dan keyakinan. Rakyat perlu bukti, bukan janji," kata Ibas.
