Partai Demokrat Minta Pemerintah Jujur Soal Ancaman Resesi Ekonomi

JAKARTA  - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Irwan mengingatkan pemerintah agar jujur dan menyampaikan apa adanya soal perekonomian yang sudah di ambang resesi.

Untuk itu, ia meminta Presiden Joko Widodo bicara apa adanya kepada rakyat mengenai kondisi perekonomian pascakeluarnya data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II 2020.

Irwan menyebut, BPS menyatakan perekonomian RI di kuartal II 2020 minus 5,32 %. Angka itu jauh di bawah target Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang sebelumnya di angka 3,8 %.

"Itu artinya pemerintah gagal dan perlu siaga di kuartal berikutnya. Masyarakat berhak khawatir dan bertanya-tanya. Pak Jokowi harus jujur dan terbuka menyampaikan kepada rakyat tentang kondisi hari ini dan bagaimana rencana strategis pemerintah menghadapinya," kata anggota Fraksi Demokrat DPR RI ini,  Jumat (7/8/2020)

Apalagi, katanyq, perkembangan pandemi Covid-19 terus meninggi, tetapi di sisi lain pertumbuhan ekonomi juga melenceng dari target pemerintah. "Apalagi alasan pemerintah untuk berkelit dari hal ini. Padahal sudah diberi kewenangan oleh Perppu yang menjadi UU untuk mengelola keuangan negara selonggar-longgarnya tanpa potensi pidana, kebijakan kenaikan harga listrik, BPJS juga penarikan pajak yang tinggi," tutur Irwan.

Ia mengatakan, rakyat sudah cukup menderita dengan kenaikan harga listrik, iuran BPJS Kesehatan, biaya pendidikan dan kesehatan termasuk pajak. Oleh karena itu, masyarakat jangan lagi disalah-salahkan terkait penggunaan masker, sosial distancing dan protokol Cobid lainya. "Apalagi mau disanksi, tentu itu makin memberatkan hidup masyarakat," tegas Irwan.

Karena itu, dia meminta pemerintah untuk fokus menghentikan penyebab utama semua dampak kesehatan, ekonomi, hingga sosial. Artinya, Covid-19 harus diturunkan perkembangannya. Dengan demikian dampaknya pun berkurang.

"Kemudian secara simultan mendorong percepatan realisasi penyelamatan ekonomi dan sosial dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabilitas," tutup anggota Komisi V DPR ini. (rizal/ruh)