Sekolah Tatap Muka Belum Diperlukan

DI tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda, sejumlah daerah yang dinyatakan sudah berstatus zona hijau, termasuk Bekasi, Jabar, mulai membuka kegiatan belajar mengajar secara tatap muka untuk tingkat SD. Meski penuh risiko, pemerintah daerah melakukan langkah berani dengan membolehkan anak-anak kembali berkegiatan di luar rumah.

 Di tengah masih tingginya penularan virus corona, sejumlah kepala daerah berani membuka kembali sekolah. Seperti di Bekasi, ada 6 sekolah di wilayah zona ku ning yang sudah melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. KBM ini disebutkan hanya ‘coba-coba’ dan simulasi belaka.

Dari kacamata kesehatan, langkah ini tergolong nekat. Anak-anak adalah kelompok rentan terpapar virus, selain juga lansia. Di tengah pandemi Covid-19 ini, anak-anak dan lansia adalah kelompok yang dilarang melakukan aktivitas di luar rumah, termasuk pergi ke tempat rekreasi.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) adalah pihak yang paling tidak setuju dibukanya kegiatan belajar secara tatap muka. New normal atau normal baru dalam dunia pendidikan membutuhkan persiapan matang, adaptasi termasuk menanamkan mindset atau pola pikir baru bagi anak-anak sekolah.

Anak-anak pada masa tumbuh kembang belum terjamin apakah bisa menanamkan protokol kesehatan ketika berada di luar rumah, termasuk di sekolah. Sulit bagi anak-anak untuk tidak berkumpul, berkomunikasi tanpa jaga jarak maupun bersentuhan dengan orang lain baik teman maupun guru. Masukan dari IDAI yaitu KBM tatap muka sebaiknya dimulai paling cepat tahun depan, perlu dipertimbangkan.

Dalam kondisi pandemi saat ini, pemerintah pusat maupun daerah harus memprioritaskan sektor kesehatan terutama bagi anak-anak dan lansia. Pemerintah sudah memberi kelonggaran bagi sejumlah sektor. Namun, sektor pendidikan harus menjadi sektor terakhir.

Sekolah jarak jauh masih perlu diterapkan, hanya saja harus dibuat formula yang tepat tentang metode pengajaran supaya transfer ilmu menjadi efektif, serta tidak memberatkan orangtua murid. Selama ini, keluhan yang harus direspon pemerintah adalah beban biaya internet serta kebutuhan telepon bagi siswa kurang mampu. Ini yang harus jadi perhatian serius pemerintah.**