JAKARTA – Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, akhirnya ditunda setelah sempat menimbulkan polemik beberapa waktu lalu.
Mendikbud Nadiem Makarim berharap dengan rencana penundaan POP pada Januari 2021 bisa membuat Muhammadiyah, NU, dan PGRI bergabung lagi.
"Kami butuh ilmu dari Muhammadiyah, NU, dan PGRI untuk diimplementasikan sebagai program nasional," kata Nadiem saat diwawancarai di tayangan Mata Najwa di Trans 7, Rabu (5/8/2020) malam.
"Kalau tiga organisasi besar ini tidak gabung bisa-bisa target POP tidak tercapai. Makanya saya mohon dengan sangat agar kembali bergabung dengan POP Kemendikbud," tambahnya.
Pada kesempatan itu Nadiem menegaskan, organisasi pendidikan swasta yang mendapat biaya dana korporasi tak lagi mendapat dana APBN. Ia juga sudah merevisi tidak memasukkan dana hibah dalam POP.
Gandeng KPK
Mendikbud yang akrab disapa Mas Menteri ini juga mengatakan akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengecekan organisasi tersebut.
"KPK akan mengevaluasi dan mengecek, apakah semuanya sudah mengikuti standar transparansi," pungkasnya.
Sebelumnya, Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation secara mengejutkan memperoleh dana hibah Rp20 miliar per tahun dari Kementerian dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Dua entitas itu memperoleh kucuran dana karena masuk dalam Program Organisasi Penggerak (POP). Keputusan ini membuat Muhammadiyah, NU dan PGRI mundur dari POP.(tri)
