JAKARTA – DKI Jakarta kembali dinilai sebagai Provinsi paling demokratis se-Indonesia dengan capaian Indeks Demokrasi (IDI) 2019 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 88, 29 atau dalam kategori kinerja baik.
Penilaian ini disambut rasa syukur oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Angka tersebut meningkat 3,21 poin dari tahun 2018 yang sebesar 85,08, dan sekaligus memecahkan rekor angka IDI tertinggi selama 11 tahun perhitungannya.
"Alhamdulillah ini, untuk kesekian kalinya Jakarta kembali dinilai sebagai Provinsi paling Demokratis Se-Indonesia," ungkap Anies lewat akun Facebook pribadinya, Kamis (6/8/2020).
Anies menjelaskan, peningkatan ini didorong oleh adanya perbaikan pada aspek hak-hak politik yang meningkat dari 75, 43 di tahun 2018 menjadi 83, 86 pada ahun 2019 atau naik 8,43 poin. Aspek hak politik yang dimaksud diantaranya peningkatan voters turn out pada pemilu legislatif 2019.
Selanjutnya capaian aspek lembaga demokrasi di tahun 2019 ini juga membaik 4,07 poin dari 87, 82 di tahun 2018 menjadi 91,89 di tahun 2019. Di antaranya perbaikan transparansi anggaran di pemerintah provinsi DKI Jakarta. "Bahkan aspek kebebasan berkeyakinan kita juga naik dan mendapat nilai sempurna 100," ungkap Anies.
Sekalipun capaian indeks demokrasi DKI Jakarta di tahun ini dinilai cukup tinggi, namun Anies mengatakan Jakarta masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah.
"IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah atau birokrasi saja, namun juga dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum," jelas Orang nomor satu di Jakarta itu.
"Oleh karena itu, capaian ini merupakan hasil usaha kita semua di Jakarta," tutup Anies. (yono/tri)
.jpg)
.jpg)
-2025-untuk-penyandang-disabilitas..jpg)
