JAKARTA - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Purwanto menilai diberlakukannya kembali kebijakan ganjil genap (gage) oleh Pemprov DKI di 25 ruas jalan ibukota kontradiktif dengan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Menurutnya, kebijakan itu justru akan menyebabkan penumpukan penumpang di angkutan umum dan berpotensi besar terjadi penularan virus Corona.
"Melihat kebijakan Anies (Gubernur DKI) ini kontradiktif dengan perpanjangan PSBB. Karena, kemungkinan untuk penularan menjadi lebih besar di transportasi umum," ujarnya saat dihubungi, Rabu (5/8/2020).
Dikatakannya, setelah perkantoran menjadi klaster penyebaran Covid-19, jangan sampai kini angkutan umum menyusul. Purwanto berpendapat, harusnya Pemprov DKI bisa menahan diri untuk tidak menerapkan kebijakan gage di Ibukota. "Supaya tetap terjadi pembatasan-pembatasan skala besar baik di kendaraan maupun orang di kerumunan ," cetusnya.
Menurutnya, alih-alih Pemprov DKI memberlakukan gage untuk menekan mobilitas warga, tapi faktanya terjadi lonjakan di angkutan umum, dan ini akan berpotensi besar terjadi penularan virus Corona. "Ganjil genap ini justru malah tidak membuat orang untuk tidak keluar rumah, tetap dia akan beraktivitas. Nah, menggunakan transportasi umum," tutur Purwanto.
Purwanto menegaskan, dalam pelaksanaan gage Pemprov DKI bukan hanya melakukan pengawasan di ruas jalan, tapi juga harus melakukan pengetatan pengawasan di angkutan umum dan perkantoran. (yono/ruh)
.jpg)
