JAKARTA - Presiden Jokowi meminta jajaran terkait untuk fokus dalam penurunan angka stunting (kondisi gagal pertumbuhan pada anak) di 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi.
Kesepuluh provinsi itu di antaranya Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.
”Saya ingin minta para Gubernur nanti Mendagri juga bisa menyampaikan Gubernur, Bupati, Wali Kota sampai ke Kepala Desa, terutama untuk 10 provinsi tersebut supaya betul-betul bisa konsentrasi dan fokus untuk penurunan stunting,” ujar Jokowi.
Hal itu disampaikan Jokowi pada saat memimpin Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Rabu (5/8). Presiden menilai bahwa selama ini berjalan cukup baik dalam penanganan stunting, itu bisa dilihat dari adanya perbaikan prevalensi stunting .
"Pada tahun 2013 dari 37% menjadi 27,6% di 2019. Ini ada penurunan yang cukup lumayan, tetapi saya kira ini tidak cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi dan target kita sesuai yang saya sampaikan, saya berikan pada Menteri Kesehatan di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14%,” tutur Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memberikan arahan dalam penanganan stunting yakni, akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di Puskesmas dan Posyandu ini harus dipastikan tetap berlangsung dan tidak berhenti di tengah pandemi ini.
Selain itu, lanjut Jokowi, perlunya aspek promotif, edukasi, sosialisasi bagi ibu-ibu hamil juga pada keluarga harus terus digencarkan sehingga meningkatkan pemahaman untuk pencegahan stunting.
Presiden juga memberikan arahan pada aspek promotif, edukasi, sosialisasi bagi ibu-ibu hamil juga pada keluarga harus terus digencarkan sehingga meningkatkan pemahaman untuk pencegahan stunting.
”Sekali lagi saya minta ini juga melibatkan PKK, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat RT dan RW serta relawan, dan kita harapkan ini menjadi gerakan bersama di masyarakat,” ujarnya.
Presiden juga menghendaki dalam penurunan angka stunting juga disambungkan dengan program perlindungan sosial. ”Terutama PKH, kemudian pembagian BPNT, dan juga pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu,” Jokowi menandaskan.
Sedangkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara, mengatakan, di tengah pandemi agar kami semua yang terlibat di beberapa kementerian dan lembaga baik program maupun anggaran mengenai stunting tetap menjalankan program-program tersebut agar bisa benar-benar target yang dicanangkan bisa tercapai. (johara/win)
.jpg)
.jpg)
.png)
