DPR: Perlu Data Mendalam untuk Pembelajaran Jarak Jauh

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan, perlu adanya data yang lebih mendalam terkait Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Sebelumnya, Panitia Kerja PJJ Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Eselon 1 Kemendikbud RI dalam rangka membahas evaluasi keberjalanan PJJ selama masa pandemi Covid-19, Kamis (9/72020) lalu. 

Dalam rapat tersebut juga dibahas konsep pembelajaran jarak jauh sebagai bagian dari peta jalan pendidikan nasional 2020-2035. Rapat diadakan secara virtual dan fisik dari ruang rapat Komisi X DPR RI.

“Apakah Kemendikbud sudah mengantongi data berapa banyak kabupaten/ kota yang sudah memiliki akses internet memadai? Berapa sekolah yang telah memiliki perangkat TIK yang cukup? Berapa siswa yang kesulitan mengakses konten-konten daring? Data ini semua mutlak harus ada untuk membantu perencanaan program-program pendidikan ke depan. Bisa ditambahkan ke dalam Dapodik,” tegas Hetifah dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Minggu (2/8/2020).

Hetifah juga menanyakan terkait saran komisi X untuk memberikan gawai negeri bagi para siswa dan guru yang membutuhkan.

“Bagaimana pendapat Kemendikbud akan saran tersebut, apakah akan dilaksanakan? Jika ya, saya berharap sekali bahwa proses produksinya dilakukan di dalam negeri, jadi kita tidak semata-mata langsung impor,” paparnya.

Totok Suprayitno, Kepala Balitbang Kemendikbud menyatakan pihaknya telah melakukan dan selesai mengolah dua survei terkait pembelajaran jarak jauh. Survei pertama dilakukan dengan responden guru dan kepala sekolah, sementara survei kedua dilakukan kepada siswa dan orangtua. 

“Dari survei kami ditemukan bahwa sebagian besar orangtua menghabiskan waktu 1-2 jam per hari mendampingi anak belajar. Jenis pendampingan dilakukan berbeda-beda tergantung dari jenjangnya,” ujarnya. 

Terkait hal tersebut, Hetifah yang merupakan legislator asal Kaltim ini berharap Kemendikbud juga melaksanakan survei yang lebih mendalam. 

“Perlu dipetakan kendala-kendala apa yang mereka hadapi dalam mendampingi anak-anaknya, dan bantuan seperti apa yang mereka harapkan dari pemerintah. Sampel responden orang tua harus mewakili seluruh kelompok masyarakat dari tingkat sosial dan ekonomi yang berbeda. Program-program terkait parenting yang sudah dibuat Kemendikbud juga harus dievaluasi, berapa orang yang sudah memanfaatkannya dan kalau bisa ada umpan baliknya.” tutupnya. (rizal/ys)