KASUS positif Virus Corona di Indonesia setiap hari terus bertambah dengan munculnya klaster-klaster baru. Klaster perkantoran kini menjadi muara baru penyebaran Covid-19. Data di Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sebanyak 440 karyawan yang tersebar di 68 perkantoran di Ibukota terpapar Covid-19.
Puluhan perkantoran yang terpapar Virus Corona antara lain, 18 kantor kementerian, sejumlah kantor kelurahan, kantor kelembagaan, swasta, dan perkantoran lainnya. Terbaru, Gedung DPRD DKI Jakarta ditutup selama lima hari setelah satu anggota Dewan, satu staf sekretariat dan Petugas Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Sekretariat DPRD, terpapar Covid-19.
Angka kasus positif Covid-19 di Jakarta juga terus melambung. Kondisi ini menuntut semua pihak harus meningkatkan kewaspadaan. Manajemen perkantoran dituntut memperketat penerapan protokol kesehatan, serta membatasi jumlah karyawan yang masuk agar tak melebihi 50 persen dari kapasitas gedung.
Munculnya klaster-klaster perkantoran, membuat penularan Covid-19 semakin masif, dan menambah panjang daftar klaster lainnya. Data harian pada Selasa (28/7/2020), kasus positif bertambah sebanyak 412. Dengan tambahan ini jumlah kumulatif kasus di DKI Jakarta sebanyak 19.886 kasus.
Terus bertambahkan kasus baru Covid-19, membuat masyarakat semakin khawatir. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi, yang sedianya sebagai masa transisi menyambut new normal, malah membuat penambahan angka kasus menjadi tidak terkendali.
Pelonggaran yang dilakukan pemerintah baik di transportasi umum, ruang publik maupun perkantoran nyatanya membuat penularan tak terbendung. Berbagai analisa pun mengemuka. Bisa jadi klaster-klaster baru terbentuk dari karyawan yang terpapar ketika dalam perjalanan menggunakan angkutan umum.
Krisis kesehatan saat ini memang belum berlalu. Kerumunan massa dan aktivitas publik yang sudah normal kembali, ditambah banyaknya warga yang tidak patuh protokol kesehatan, bisa memperparah keadaan. Dari pada korban terus berjatuhan, lebih baik masa transisi dikaji lagi. Terapkan kembali WFH (work from home) atau bekerja dari rumah, agar aktivitas publik bisa terkendali. **
