JAKARTA - Presiden Jokowi melantik calon pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXVII tahun 2020 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/7/2020).
Sebanyak 881 pamong praja muda terdiri atas 176 orang lulusan program strata satu (S-1) Ilmu Pemerintahan dan 705 orang lulusan program diploma empat (D-IV) Ilmu Pemerintahan.
Dalam amanatnya, Presiden merasa bangga karena ke-Indonesia-an telah tertanam kuat pada diri setiap pamong praja. Tak hanya itu, komitmen para pamong praja untuk melayani masyarakat juga tidak diragukan.
"Tetapi komitmen saja tidaklah cukup, sebagai Pamong Praja Muda Saudara harus menjadi penggerak inovasi, menjadi motor reformasi birokrasi, menjadi motor pengembangan cara-cara kerja baru, menjadi motor penggerak pemerintahan," tegasnya.
Hadir secara langsung di Istana Bogor dalam pelantikan kali ini yaitu empat perwakilan calon pamong praja yang mewakili empat agama sekaligus sebagai pengucap ikrar pamong praja. Mereka adalah Harsen Nursa Prabawa sebagai perwakilan beragama Islam, Aris Patrichius Waisimon sebagai perwakilan beragama Kristen Protestan, Steffani Aurelia Adhista Wagiu sebagai perwakilan beragama Katolik, dan I Gusti Ayu Nindya Astari sebagai perwakilan beragama Hindu.
Selain itu, calon pamong praja yang hadir secara langsung di Istana yaitu mereka yang meraih predikat lulusan terbaik, masing-masing Novawan Aditya Ristara sebagai peraih penghargaan Kartika Pradnya Utama, dan Ainun Ma'rifah sebagai peraih penghargaan Kartika Astha Brata.
Keenam calon pamong praja yang hadir langsung telah melewati sejumlah protokol kesehatan pencegahan Covid-19, termasuk melakukan uji swab sebelumnya.
Sementara itu, sebagian besar dari para calon pamong praja mengikuti jalannya prosesi acara melalui konferensi video di Kampus IPDN Cilandak Jakarta dan Kampus IPDN Jatinangor sebagai bagian dari kepatuhan terhadap protokol kesehatan di tengah pandemi.
Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah undangan terbatas di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (johara/ruh)
