JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi, terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Fraksi PDIP DPRD DKI menyoroti mengenai serapan anggaran penanganan banjir yang belum terealisasi sepenuhnya.
"Pelaksanaan anggaran program pengendalian banjir dan abrasi baru mencapai 63,76 persen dari target Rp 3,31 triliun, berarti belum maksimal pembebasan lahannya maupun pembangunannya, padahal banjir dan abrasi berdampak negatif bagi masyarakat," ujar anggota Fraksi PDIP Ima Mahdiah saat membacakan pemandangan umum Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Senin (27/7/2020).
Untuk itu, Ima berharap agar Pemprov DKI Jakarta lebih berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan kementerian terkait. Menurutnya, proses pembangunan mengenai normalisasi 13 sungai, sodetan Ciliwung serta proyek lainnya dapat segera diselesaikan.
"Oleh karena itu kami sangat berharap agar koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kementrian yang terkait bisa ditingkatkan agar selaras pembangunannya dalam hal ini normalisasi 13 sungai, penyelesaian sodetan sungai Ciliwung ke BKT (Banjir Kanal Timur) dinding pantai Utara, dan waduk serbaguna di wilayah Bogor," ucapnya.
Selain itu, Partai Gerindra juga turut menyoroti hal serupa. Gerindra menyebut bahwa penanganan banjir sebagai program prioritas itu tidak terealisasi dengan baik.
"Pada program pengendalian banjir dan abrasi yang dianggarkan sebesar Rp 3,31 triliun, hanya terealisasi sebesar Rp 2,11 triliun atau 63,76 persen menunjukkan bahwa realisasi pembangunan dalam pengendalian banjir tidak sesuai dengan yang direncanakan,” kata anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI saat membacakan pemandangan umum Fraksi Gerindra.
“Sehingga, tidak mengherankan saat di penghujung akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 terjadi limpasan genangan air di banyak tempat di beberapa titik wilayah DKI Jakarta," kata anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI saat membacakan pemandangan umum Fraksi Gerindra.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, serapan anggaran dana banjir tidak sepenuhnya terealisasi karena ada kendala teknis. Meski demikian, kata Riza, Pemprov DKI tetap melakukan langkah antisipatif dalam penanganan banjir. (yono/win)
.jpg)
