JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Illiza Sa’aduddin Djamal menyayangkan, Program Organisasi Penggerak (POP) yang saat ini anggarannya masih dibahas di DPR itu menyulut kontraversi di tengah masyarakat yang disebabkan kurangnya transparansi yang dilakukan Kemendikbud dalam menseleksi organisasi penggerak yang akan berkontribusi pada program ini.
"Apalagi kurangnya transparansi itu menyebabkan kekecewaan Muhammadiyan dan NU yang selama ini dikenal sebagai organisasi yang mempunyai sejarah panjang pada kontribusi pendidikan di Indonesia," kata anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, Kamis (23/7/2020).
Seharusnya, katanya, Kemendikbud tidak hanya menggandeng Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi penggerak, namun melibatkan keduanya dalam membangun konsep POP karena mempunyai pengalaman dalam dunia pendidikan, terbukti mempunyai lembaga pendidikan dari tingkat pra sekolah hingga perguruan tunggi serta menjangkau semua kalangan masyarakat, bahkan jauh sebelum Indonesia ini merdeka.
"Program Organisasi Penggerak (POP) sendiri sebenarnya merupakan program yang belum mempunyai payung hukum yang jelas karena Komisi X DPR RI belum selesai melakukan pembahasan terkait peta jalan pendidikan. Sehingga ketika peta jalan masih dalam tahap pembahasan, maka apapun program yang dijadikan sebagai pengejawantahan dari visi merdeka belajar yang realisasinya program menggunakan anggran negara harus melalui pembahsan di komisi X, ucapnya..
Illiza menegaskan, saat ini pembahsan tentang anggaran POP yang direncanakan sebesar Rp 595 miliar pertahun di komisi X masih berupa pagu indikatif, jadi belum ada kesepakatan terkait hal tersebut, karena masih menunggu pembahasan di Badan Anggaran DPR RI dan belum disetujui.
"POP nantinya diharapkan menjadi bagian dari visi merdeka belajar yang fokusnya adalah untuk mencapai hasil belajar siswa dengan tujuan meningkatnya numerasi, literasi dan karakter siswa. Diharapkan POP dapat membantu sekolah penggerak," tutupnya. (rizal/fs)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
