Penghapusan Palestina dari Peta Google dan Apple, HNW: Menguatkan Penjajahan Israel

JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengkritisi Google yang kembali bikin ulah yang bertentangan dengan konvensi internasional. 

Kali ini malah diikuti oleh Apple. Yaitu menghapus dan atau tidak mencantumkan Palestina dalam penamaan negara di peta daring yang mereka buat. Dan yang mereka tampilkan di sana, adalah sebutan nama Israel, bahkan di kawasan-kawasan yang diakui PBB dan organisasi-organisasi  internasional yang lain, bahwa kawasan itu adalah di bawah teritorial negara Palestina. 

Kelakuan Google dan Apple dua raksasa dunia rujukan informasi daring ini, kata HNW, bisa jadi merupakan langkah terselubung Israel, beriringan dengan langkah-langkah brutal dan teror Israel yang terus melanjutkan pembangunan dan aneksasi di kawasan Tepi Barat dan kawasan-kawasan lain yang masih di bawah otoritas Palestina. Sekalipun dunia internasional mengecam dan menolaknya. 

"Sangat wajar bila Otoritas Palestina menolak kejahatan Google dan Apple yang menghapus Palestina dan menggantikannya dengan Israel. Dan wajar bila mereka mengadukannya ke Mahkamah Internasional maupun PBB. Karena Palestina diakui eksistensinya dalam Sidang Umum PBB, dengan nama dan simbol negaranya," kata HNW, Selasa (22/7/2020).

Ada 135 Negara anggota SU PBB memutuskan status Palestina sebagai anggota pengamat di SU PBB. Demikian juga OKI, UNESCO, Mahkamah Internasional dan lembaga-lembaga  Internasional lainnya. 

Karenanya, seharusnya Pemerintah Indonesia yang tidak mengakui penjajahan Israel, dan mendukung kemerdekaan Palestina, penting juga untuk segera membantu Palestina, mengoreksi blundernya Google dan Apple yang telah menghapus Palestina dan menggantikannya dengan Israel dengan mengembalikan peta daring yang benar.

"Yaitu peta yg tetap menyebutkan nama negara Palestina. Indonesia bisa mengajak negara-negara OKI, juga anggota SU PBB, bahkan sebagai  anggota (tak tetap) DK PBB, Indonesia bisa memprakarsai langkah-langkah  yang lebih efektif untuk mengembalikan nama Palestina sebagai  Negara berdaulat," ujarnya. (rizal/ys)