JAKARTA – Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan pembahasan pilkada sudah final. Menurutnya, jika pilkada ditunda akibat pandemic Covid-19, maka akan ada ratusan jabatan PLT pemerintah daerah dan itu merusak demokrasi
“Kalau alasannya, menunggu corona lewat, tidak ada satupun orang yang bisa meramal corona ini berakhir kapan. Bahkan, WHO mengatakan ini menjadi pandemi selamanya, makanya kita yang harus menyesuaikan diri,” ungkap Mahfud, Rabu (22/7/2020).
Mahfud menjelaskan, pemerintah sudah mendengar masukan dari banyak pihak. Mulai dari masyarakat, KPU, DPR, pemerintah, DPD, Bawaslu, Polri, TNI dan lain-lainnya dan mereka semua sepakat Pilkada tahun ini tidak akan diundur kembali, tentunya dengan mengutamakan protokol kesehatan.
“Satu orang satu paku untuk nyoblos, pakai masker, pokoknya patuhi protokol kesehatan,” tambahnya.
Hal senada juga dikatakan Wakapolri dan Wakil Ketua DPD RI. Keduanya mengatakan Pilkada tahun 2020 tidak akan ditunda lagi, dengan syarat semua pihak harus disiplin menerapkan protokol kesehatan.
“Tidak hanya Indonesia, 46 negara di dunia juga akan melakukan pemilu tahun ini, dilakukan di tengah pandemi dengan mematuhi protokol kesehatan,” ujar Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramono.
TNI/Polri, tambahnya, mendukung sepenuhnya proses Pilkada tahun 2020 yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Kerjasama yang baik antara seluruh pihak menjadi salah satu kunci berjalannnya Pilkada dengan baik.
“Kami dari unsur kepolisian, bersama dengan TNI siap melakukan keamanan Pilkada dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya.
Yang terpenting dan utama, lanjutnya, protokol kesehatan harus dan wajib di taati, itu semua, demi kesehatan berjalannya Pilkada dengan baik. TPS juga akan di perbanyak, untuk menghindari kerumunan.(tri)
