JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing mengatakan, pembubaran 18 lembaga yang diwacanakan oleh Presiden Joko Widodo merupakan gagasan luar biasa (extraordinary) dan bagus sekali mengantisipasi berbagai persoalan ekonomi ke depan sebagai dampak pandemi Covid-19.
"Supaya kemanfaatannya lebih extraordinary dan mampu menghemat setidaknya ratusan triliun rupiah lebih setiap tahun. Sejatinya program pembubaran lembaga menyasar ke semua sektor dan lini. Termasuk di kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan lembaga atau perusahaan swasta. Ini baru dahsyat," katanya, Senin (20/7/2020).
Emrus mengatakan, pembubaran tersebut harus tetap berbasis pada kajian ilmiah memadai dan holistik dari berbagai aspek. Di tingkat pusat, leading sektor ada pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sedangkan di tingkat pemerintahan daerah diperankan oleh Biro Kepegawaian Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
"Atas dasar kajian tersebut, bisa saja dua kementerian dilebur menjadi satu. Jabatan wamen (wakil menteri) ditiadakan karena peran dan tugasnya masih bisa diambil alih menteri. Khusus mengenai wamen, sangat rasional dihapus karena terbukti ada kementerian yang tidak ada wamen, ternyata berjalan dengan baik sekalipun anggaran di kementerian tersebut lebih besar daripada kementerian yang ada wamen. Jadi, jabatan wamen, bagian tak terpisahkan dari ketidakefisensian APBN," katanya.
Emrus mengatakan, hal sama di internal kementerian. Sebagai pembantu Presiden, para menteri harus menerapkan ide dan gagasan Presiden di kementerian masing-masing.
"Minta saja biro kepegawaian di bawah koordinasi sekretaris jenderal kementerian melakukan pendalaman sehingga memungkinkan dilakukan perampingan dengan menggabungkan beberapa direktorat jenderal menjadi satu direktorat," katanya.
Selanjutnya, bebernya, beberapa jabatan di semua tingkatan dapat dilebur dalam satu eselon tertentu. Jika ini dilakukan oleh para menteri di kementerian masing-masing, maka mereka sungguh-sunggguh pembantu sejati dalam rangka mewujudkan visi, misi, program dan gagasan Presiden.
"Sebagai pemimpin yang baik, para menteri harus bekerja extraordinary," ucapnya. (rizal/ys)
