Dana Bantuan Rp 171 Miliar Untuk Siswa Sekolah Swasta, DPRD : Jangan Sampai Tidak Tepat

Senin 20 Jul 2020, 16:00 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi PAN Zita Anjani

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi PAN Zita Anjani

JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi PAN Zita Anjani mengatakan, DPRD DKI akan mengawal rencana Pemerintah Provinsi DKI yang akan mengeluarkan dana Rp 171 miliar untuk membantu siswa yang bersekolah di swasta.

Hal tersebut dinyatakan menanggapi pernyataan dari Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) DKI, Catur Laswanto tentang anggaran dana bantuan bagi siswa tingkat SMP, SMA, SMK yang tidak lolos seleksi PPDB 2020, dan terpaksa masuk sekolah swasta sebesar Rp171 miliar.

"Saya dan kawan-kawan DPRD akan kawal rencana dana Rp 171 miliar untuk sekolah gratis, Memang seharusnya begitu, siswa di DKI tidak hanya yang berada di sekolah negeri, ada swasta juga. Semuanya harus di perhatikan. Wacana bantuan Rp171 miliar ini harus kita kawal, jangan sampai tidak tepat sasaran.Ini baru rencana, euforianya jangan berlebihan dulu," ujar Zita melalui pesan Whatsapp, Senin (20/7/2020).

Dikatakannya, kalau dilihat rincian dari Rp171 miliar itu, hanya cukupnya untuk uang pangkal. Yang besar itu justru uang gedungnya. Harusnya dibantu semuanya, jangan hanya uang pangkal. Kalau Pemprov DKI dengar suara rakyat di bawah, semuanya teriak minta di gratiskan masuk sekolah swasta. Bukan hanya uang pangkal.

"Seharusnya tidak ada alasan pemerintah tidak bisa bantu gratiskan. Di daerah lain sekolah swasta di gratiskan, salah satunya Brebes. Kita punya APBD puluhan triliun,  ini masuk di APBD Perubahan, sumber paling aman dari BTT (Bantuan Tak Terduga)," cetusnya.

Zita menyarankan Pemprov DKI memaksimalkan program kerja sama dengan pihak swasta untuk biayai pendidikan siswa yang terkena dampak covid-19. "Kalau kita mau, pasti bisa untuk itu," ucap Zita.

Zita melanjutkan, yang dibantu, tentu harus ada kriterianya. Namun, hari ini data Dinas Sosial (Dinsos) belum tentu relevan. Banyak orang mampu bayar makan, tapi bayar sekolah sudah tidak cukup.

"Makanya itu datanya di ambil saja dari jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kemarin, data siswa yang tertolak lengkap di situ. Jadi tidak pusing lagi karena data. Kita butuh kerja cepat. Niatnya sudah baik, strateginya juga harus baik, biar hasilnya baik," pungkas politisi PAN tersebut. (yono/tri)

Berita Terkait
News Update