Untuk itu menurut Mulyanto terkait RUU BPIP, yang merupakan RUU inisiatif Pemerintah, maka alur logika pembentukannya harus melalui mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari awal. Tidak bisa serta-merta ditukar-guling.
"PKS sendiri akan terus kawal tentang RUU HIP ini sampai benar-benar dibatalkan, didrop dari Prolegnas dan tidak dibahas sama sekali di parlemen. Untuk itu kami mendesak Bamus dan Pimpinan DPR untuk mengagendakan rapat pencabutan RUU HIP pada sidang terdekat. Rakyat butuh kepastian," tegas Mulyanto. (rizal/tri)
