JAKARTA - Pemerintah harus mengantisipasi kenaikan jumlah orang miskin di Indonesia berdampak kepada meningkatnya anak putus sekolah.
"Kalau anak-anak itu sekolah di negeri mungkin tidak masalah dengan biaya sekolah, karena ditanggung oleh pemerintah, tapi bagaimana dengan anak - anak yang sekolah di swasta," kata pengamat pendidikan Indra Charismiadji, di Jakarta, Kamis) (16/7/2020).
Ia menambahkan dirinya mengkhawatirkan di pandemi ini juga berdampak meningkatnya angka putus sekolah, karena para orang tua tidak memiliki biaya untuk sekolah anaknya.
"Bertambahnya orang miskin yang mencapai 1,63 Juta itu tidak sedikit. Peningkatan angka kemiskinan itu kita khawatirkan bertambahnya angka putus sekolah," kata Indra yang juga Direktur VOX Populi Institute Indonesia.
Ia menambahkan apalagi sistem belajar mengajar sekarang ini dengan sistem daring, apakah semua kebutuhan siswa terpenuhi dengan ketersediaan alat daring, termasuk juga kebutuhan pulsa untuk daring tersebut.
Indra mengaku dirinya sampai kini belum mengetahui terobosan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan pelayanan kemudahan untuk belajar dan mengajar dalam sistem daring.
Indra juga minta pemerintah untuk segera mengantisipasi terjadinya anak-anak putus sekolah di tengah pandemi ini. Kementerian terkait untuk segera melakukan pendataan tentang jumlah mereka yang putus sekolah.
Ia menilai munculnya fenomena penggadaian Kartu Jakarta Pintar (KJP), tidak terlepas dari persoalan para orang tua membutuhkan biaya pendidikan untuk anak mereka. Akhirnya para orang tua menggadaikkan KJP tersebut kepada bank keliling atau rentenir.
Ia berharap persoalan pendidikan juga menjadi prioritas bagi pemerintah, di tengah upaya penanganan pandemi Covid-19.
Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang dibandingkan pada September 2019. Jumlah penduduk miskin juga meningkat 1,28 juta orang jika dibandingkan dengan Maret 2019. (johara/win)
.jpg)
