JAKARTA - Rencana pemerintah mengaktifkan kembali Tim Pemburu Koruptor menuai beragam respons negatif. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango bahkan menegaskan tidak sepakat dengan rencana tersebut, mengingat sepak terjang Tim Pemburu Koruptor sebelumnya yang tidak memberikan hasil optimal.
"Saya pikir pembentukkan tim ini di tahun 2002 dan senyatanya tidak memberi hasil optimal, cukup untuk menjadi pembelajaran untuk tidak diulangi lagi," kata Nawawi dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (14/7/2020).
Mantan hakim tindak pidana korupsi ini melanjutkan, langkah yang seharusnya ditempuh dalam memburu koruptor adalah dengan program koordinasi dan supervisi antarlembaga penegak hukum. Misalnya, koordinasi antara KPK dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dalam mencegah tersangka atau buronan kabur ke luar negeri.
"Lewat koordinasi supervisi meneguhkan kembali 'integrated criminal justice system'. Khusus untuk KPK sendiri, kami telah memulai upaya untuk menutup ruang potensi para tersangka melarikan diri," ungkap Nawawi.
Baca juga: Mahfud MD: Segera Dibentuk Tim Pemburu Koruptor
"Seseorang yang sudah hampir dapat dipastikan akan ditetapkan sebagai tersangka, ruang geraknya akan terus dimonitoring sampai tiba saatnya dilakukan tindakan penahanan. Harapannya seperti itu," sambungnya.
Rencana pemerintah mengaktifkan kembali Tim Pemburu Koruptor dikemukakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Tim ini sebelumnya pernah dibentuk pada 2004, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk menangkap koruptor, terutama yang kabur ke luar negeri serta menyelamatkan aset negara.
Tim tersebut terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Rencana menghidupkan kembali Tim Pemburu Koruptor bermula dari upaya pengejaran terpidana kasus Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra, yang kini masih buron.
Sementara di KPK, tercatat ada tiga tersangka yang masih berstatus buron. Yaitu eks caleg PDIP, Harun Masiku; Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto; dan Bos PT Borneo Lumbung Energy & Metal (BLEM), Samin Tan. (adji/ys)
