JAKARTA - Sejumlah perwakilan orang tua murid kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Perwakilan orang tua itu menamakan diri sebagai Relawan Advokasi Pendidikan Indonesia (RAPI).
Mereka menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta membiayai para siswa pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tidak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
"Kami ingin meminta kepastian dari Bapak Gubernur agar siswa miskin KJP, agar siswa miskin bisa melanjutkan ke SMP, SMA, SMK dengan biaya yang dibantu oleh Pemprov," ujar Ketua Nasional RAPI Syah Dinihari, di depan Balai Kota DKI, Senin (13/7/2020).
Syah menyebut, pihaknya saat ini sudah mengetahui sudah ada rencana dari Pemprov DKI mengenai rencana siswa tidak mampu akan dibiayai. Dalam aksinya, mereka ingin mengetahui secara rinci aturan tersebut dan berharap dapat segera terealisasi. "Kami tahu ada program bantuan itu dan bisa dimasukkan dan udah ada kesepakatan itu dan agar dapat direalisasikan," katanya.
Sebelumnya, sejumlah orang tua siswa bersama anak-anaknya menyambangi DRPD DKI Jakarta. Kedatangan mereka untuk mengadu soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI 2020.
Dalam pertemuan yang digelar di ruangan Fraksi PAN DPRD DKI itu, sejumlah orang tua mengeluhkan anak mereka yang gagal ke sekolah negeri karena terganjal faktor usia. Padahal, nilai anak mereka di atas rata-rata.
"Zonasi itu ya dipilih karena usia. Jadi jalur KJP mental, zonasi mental, nilai mental, karena akreditasi sekolah anak saya 92," ujar salah satu orang tua siswa Lusiana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2020) lalu.
Menanggapi aduan para orang tua siswa itu, Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk bertanggungjawab. Zita meminta Anies untuk membiayai siswa yang tidak mampu yang gagal karena terdampak PPDB DKI.
"Kepada Pemprov DKI bukan lagi Dinas Pendidikan, tapi Pemprov DKI kepada Pak Gubernur untuk bertanggung jawab dan juga membiayai sekolah anak-anak yang tidak mampu yang terpaksa harus masuk swasta, saya minta dibiayai dibanding biayanya dengan Formula E," kata Zita di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (6/7) pekan lalu. "Semuanya gratis. Kan kalau di negeri gratis, mau uang pangkal, uang gedung, SPP tahunan gratis," sambungnya.(yono/ruh)
