JAKARTA – Virus corona baru alias Covid-19 masih mewabah di Ibukota. Pemprov DKI Jakarta pun dianjurkan mengerahkan lurah hingga wali kota untuk membantu mengawasi protokol kesehatan pada masa PSBB Transisi menuju new normal.
"Pengawasan diharapkan tidak kendor hingga akhir tahun atau tepatnya sebelum vaksin ada," ungkap Anggota DPRD DKI Gilbert Simanjuntak, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (7/7/2020).
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan Gubernur Anies Baswedan harus tegas dalam memberi sanksi kepada pejabat wilayah yang tidak becus mengawasi protokol kesehatan di kawasan mereka.
Gilbert menilai lonjakan kasus pada masa PSBB transisi ini karena lemahnya pengawasan dari pemerintah.
Selain itu menurutnya, Pemerintah DKI kerap mengumumkan bahwa angka reproduksi efektif (Rt) virus di DKI telah di bawah satu, yakni 0,99.
Pernyataan publik terkait dengan Rt, menurut Gilbert membuat masyarakat semakin menganggap enteng virus ini dan abai terhadap penerapan protokol kesehatan pada masa menjelang new normal.
"Menggunakan data dengan Rt 0,99 atau 0,98 sebagai dasar untuk mengatakan Covid-19 sudah terkendali akan membuat kita gegabah," ucapnya.
Dengan angka pertambahan di atas 200 kasus per hari pada beberapa hari kebelakang telah menunjukan sinyal merah bahwa wabah sesungguhnya tidak terkendali. (yono/tri)
.jpg)
