JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, Pandemi Covid-19 sampai saat ini belum ada yang tahu kapan akan berakhir, maka dengan sendirinya akan memperkuat oligarki dalam sistem demokrasi di seluruh dunia. Karena itu, 47 negara menunda Pilpres hingga Desember 2020, termasuk pilkada serentak yang semula September digeser ke 9 Desember 2020.
Akibatnya, tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi, tapi juga politik. Di saat kehidupan ekonomi, sosial dan belajar bisa dilakukan dari rumah, seharusnya dalam memasuki tatanan baru itu pilkada juga sudah bisa dilakukan dengan E-voting.
"Pilkada selanjutnya pemilu dan pilpres mengikuti tatanan baru, tak perlu lagi konvensional," tegas Bamsoet dalam diskusi Empat Pilar MPR RI ‘Adaftasi New Normal’ bersama Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad di Kompleks MPR RI Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020).
Untuk itu katanya, perlu digitalisasi pilkada, sehigga tak perlu lagi masyarakat ramai-ramai mendatangi TPS, tak perlu lagi tinta, kertas suara, tak perlu pengamanan, pengawas, saksi dan sebagainya, karena dengan nomor handphone bisa memilih dari rumah.
"Masyarakat tak perlu lagi antrean panjang, dan dalam hitungan menit, jumlah suara bisa dihitung dan siapa yang menang akan cepat diketahui publik," bebernya.
Memanfaatkan E-Voting jelas bisa meminimalisir kecurangan pemilu, menghemat anggaran. "Itu kalau mau. Untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Tapi, berbeda kalau bicara proyek. Tapi, E-voting itu sudah harus dimulai," katanya.
Pandemi Covid-19 jelas sudah merubah tatanan dunia baru. Yang semula kekuatan dunia ada di Blok Barat, kini bergeser ke Blok Timur. Sehingga akan melahirkan era tatanan ekonomi, sosial, politik baru. Hanya saja kata Bamsoet, apakah perang dingin antara Amerika dan China ini akan berakhir seperti Rusia dan Amerika.
Pandemi Covid-19 ini, lanjutnya, akan memperlihatkan kepemimpinan yang sesungguhnya. Khususnya di level provinsi, kabupaten, dan kota. Karena dengan covid19 ini, kepemimpinan mereka teruji dan dipertontonkan kepada publik.
"Kepemimpinan yang baik atau buruk, hal itu akan berpengaruh pada kepemimpinan selanjutnya. Apalagi, anggaran penanganan covid19 terus bertambah; dari Rp45 triliun, Rp 677,2 triliun dan menjadi Rp900,5 triliun, maka seluruh menteri terkait, juga pemerintah daerah harus bekerja extraordanery. Karenanya harus kerja cepat dan lebih tepat Bansos itu dengan bantuan langsung tunai (BLT) agar bisa langsung dibelanjakan ke pasar tradisional, sehingga perekonomian rakyat bergerak," ungkap Bamsoet. (rizal/fs)
.jpg)
