JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan memperkarakan PHK yang dilakukan oleh Gojek ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Menurut Said, saat ini pihaknya sedang menyiapkan surat kuasa dari karyawan yang di PHK. "Sebagian dari karyawan yang di-PHK sudah datang ke kami dan meminta adanya pembelaan dari KSPI," kata Said Iqbal. Kami sedang dalam proses penandatanganan surat kuasa," katanya, Selasa (30/6/2020).
Said memaparkan, ada tiga hal dilanggar pihak Gojek dalam melakukan PHK. Pertama, Gojek tidak melakukan langkah-langkah yang maksimal untuk mencegah agar tidak terjadi PHK. Termasuk tidak ada perundingan dengan karyawan.
"Berdasarkan informasi yang kami terima, karyawan hanya dikumpulkan dan diberitahu. Padahal dalam undang-undang, PHK harus dirundingkan bukan disosialisasikan," ujarnya.
Pelanggaran yang kedua, di dalam undang-undang tidak dikenal istilah pesangon 4 pekan. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemberian pesangon harus dilakukan sesuai massa kerja, dengan nilai maksimal 9 bulan upah. Kemudian ada uang penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah, serta ganti rugi yang nilainya 15% dari total nilai pesangon dan penghargaan masa kerja.
Ketiga, Gojek tidak melaporkan PHK ke Dinas Tenaga Kerja. Hal ini merupakan pelanggaran karena PHK dilakukan tanpa izin (sepihak dari perusahaan), maka PHK-nya batal demi hukum.
Baca juga: Dampak Pandemi Covid-19, Gojek Indonesia Akan PHK 430 Karyawannya
Selain mengajukan gugatan, dalam waktu dekat ini KSPI akan mengirimkan surat resmi ke pengawas ketenagakerjaan agar segera memeriksa Gojek. "KSPI akan mendesak bidang pengawas ketenagakerjaan untuk memeriksa Gojek atas pelanggaran yang dilakukannya," imbuh Said.
Karena itu, Said melanjutkan, KSPI akan mendesak Gojek menghentikan PHK dan mempekerjakan kembai ke 430 pegawai. "Kami akan all out melakukan pembelaan terhadap buruh yang di-PHK. Saat ini mereka sedang dalam proses pembuatan surat kuasa ke KSPI," tuntasnya. (rizal/ys)
