Dua Kali Mangkir Raker, Komisi II DPR Tegur Keras Yasonna Laoly

JAKARTA -  Dua kali tak memenuhi undangan Rapat Kerja Tingkat I, Komisi II DPR memberikan teguran keras kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Senin (29/6/2020).

Rapat kerja tersebut rencananya juga akan membahas pendapat akhir pemerintah pada akhir Pembicaraan Tingkat I; penandatanganan pengesahan draf RUU tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020; dan Pengembalian Keputusan Tingkat I. Atas sikap Menkumham yang tidak menepati dan menghormati undangan rapat kerja DPR tersebut, Komisi II memutuskan akan melaporkan kejadian ini kepada Presiden Jokowi.

"Dari sebagian besar pendapat dan masukan oleh Anggota Komisi II DPR RI, saya kira kita bisa menyimpulkan rapat ini kita tunda saja. Komisi II menyampaikan teguran keras terhadap Menteri Hukum dan HAM yang kita nilai sama sekali bukan hanya tidak menghargai institusi, tetapi juga tidak menghargai proses politik maupun hukum yang selama ini kita jalani yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak," tandas Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, di Gedung Parlemen, Senayan, Senin (29/6/2020).

Ahmad Doli menegaskan, keputusan Komisi II DPR RI untuk menunda (pelaksanaan) Pilkada Serentak Tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020 itu penuh konsekuensi dan hal itu menuntut keseriusan semua pihak.

"Jadi kalau ada satu pihak yang menganggap ini (tidak penting) atau menghadiri undangan saja tidak bisa, ini saya kira menunjukkan ketidakseriusan Menteri Hukum dan HAM terhadap proses yang sangat penting ini dimana menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita setuju akan mengirimkan surat kepada Presiden untuk menyampaikan situasi ini sebagai sikap teguran keras kita terhadap Menteri Hukum dan HAM," tegas Ahmad Doli. (rizal/ys)