DPR Tolak Subsidi Gas 3 Kg Dialihkan

 JAKARTA – DPR menolak rencana pemerintah yang akan mengalihkan  skema subsidi gas elpiji 3 Kg dari komoditas ke subsidi langsung ke rakyat. “Pemerintah tidak punya data valid mengenai jumlah dan sebaran rakyat miskin calon penerima subsidi langsung,” kata anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, Juat (26/6/2020).

Sehingga, ia mengaku khawatir jika subsidi diserahkan langsung kepada rakyat kemungkinan besar akan menimbulkan masalah. Berdasarkan pengalaman, ia mengungkap penyaluran bansos terkait

Covid secara by name by adress memperlihatkan lemahnya data rakyat miskin di Indonesia.

Pengalaman tidak baik ini, lanjut Mulyanto, seharusnya menjadi pertimbangan dalam memutuskan model dan skema pemberian subsidi langsung.

;Dalam penyaluran bansos Covid kemarin saja masih banyak masalah yang ditemukan. Ada warga yang dapat ganda, ada PNS yang dapat, ada orang yang status ekonomi menengah ke atas yang tinggal di dalam perumahan lumayan besar juga dapat,” tandasnya.

 Malah Tak Dapat

Sementara  masyarakat yang berhak malah tidak dapat. “Ini semua harus menjadi perhatian," tegas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto mendesak sebelum memberlakukan sistem  subsidi langsung ke rakyat, pemerintah harus memperbaiki dan memutakhirkan dulu data rakyat miskin.

Sediakan data valid tentang jumlah pedagang kecil, industri mikro rumah tangga, nelayan dan segmen pengguna kecil lain terlebih dahulu. Jika semua sudah siap baru kebijakan tersebut di ujicoba secara terbatas dan bertahap.

Secara teoritis transformasi model subsidi dari komoditas ke orang, ia mengaku sepertinya lebih baik. “Namun yang jadi masalah adalah soal operasional di lapangan, terutama kesiapan data rakyat miskin . dan pedagang kecil, usaha mikro, dan lain-lain," tandasnya. (rizal/bi)