Tarif Tol Balikpapan-Samarinda, DPR Minta Menteri Basuki Dengarkan Keberatan Warga

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Irwan meminta kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, agar mengevaluasi kembali putusan soal tarif Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam). Menurutnya, tarif tol tersebut sangat memberatkan masyarakat Kalimatan Timur.

"Pak Menteri, mohon kebijakan agar mengevaluasi putusan terkait tarif Tol Balsam ini. Masyakarat di Kaltim sangat keberatan dengan penentuan tol yang per kilometer lebih dari Rp1.000,” ujar Irwan dalam rapat kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Selain disampaikan lisan dalam rapat, Irwan juga menyampaikan lewat surat keberatan dirinya terkait tarif tol ini sesuai konstitusi kepada Menteri Basuki. “Izin Pak saya sampaikan surat keberatan dan juga lampiran dokumen surat aspirasi dari Forum Rakyat Kaltim Bersatu terkait tarif tol ini,” tambah Irwan.

Sebelumnya, besaran tarif Tol Balsam yang ditetapkan Kementerian PUPR lebih besar dari usulan tarif sebelumnya. PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) mengusulkan tarif Rp1.000 per kilometer.

Pada tiga seksi tol sepanjang 64,87 kilometer itu, tarif terjauh untuk kendaraan Golongan I dengan jenis sedan, jip, pikap atau truk kecil dan bus adalah Rp64.870. Namun tarif dalam SK Menteri justru Rp75.500 yang jatuhnya Rp1.179 per km. 

Sedangkan Golongan II dan Golongan III adalah Rp1.935 per kilometernya. Untuk kendaraan Golongan IV dan Golongan V adalah Rp2.582 per kilometernya. 

Dalih pemerintah pusat penyesuaian tarif itu, masih menggunakan asumsi lalu lintas harian rata-rata (LHR) sekitar 11 ribu kendaraan. (rizal/ys)