JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR dan pemerintah akan bersinergi dalam pengawasan pemberian bantuan sosial tunai warga terdampak pandemi covid-19.
Hal itu dikatakan Puan Maharani ketika menghadiri penyerah bantuan non-tunai di Desa Jayanti, Kecamatan Cikande, Kab. Tangerang, Selasa (23/6/2020).
"Dalam rangka pengawasan dari DPR RI atas bantuan sosial non tunai yang di berikan pemerintah selama 3 bulan ini, bagaimana mekanismenya dan siapa saja yang menerima, apakah penerima itu betul betul merasakan manfaatnya? Di pergunakan untuk apa?" kata Puan.
Acara penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) ini dilaksanakan di kantor desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Hadir dalam acara ini Menko PMK Muhajir Effendi dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara.
Bansos tunai untuk warga Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang hari ini diberikan kepada 1.178 orang. Bantuan sosial yang diberikan berupa bantuan langsung tunai (per KK) sebesar Rp600.000, yang khususnya berada di Desa Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten.
Puan menekankan agar bantuan pemerintah itu di berikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk membantu bagaimana mereka itu bisa tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya di masa pandemi covid seperti ini.
"Karena memang ini adalah anggaran untuk mengatasi pemulihan dalam proses pandemi covid sampai nanti bulan Desember. Tiga bulan sudah berjalan, tiga bulan selanjutnya tentu nanti kita evaluasi juga terkait dengan program program bantuan pemerintah ini," ucapnya.
Salah satu yang disoroti Ketua DPR adalah mekanisme serta penentuan waktu pemberian bantuan. Ia mencontohkan harusnya ada penentuan tanggal pemberian bantuan di tiap-tiap wilayah.
"Ini menjadi salah satu evaluasi yang nanti saya sampaikan kepada pemerintah. Supaya itu untuk mengurangi penumpukan dan antrian yang tadi katanya bisa sampe 3 jam untuk pencairan bantuan tunainya," ujarnya. (rizal/win)
