JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Sudewo mengatakan, dalam menyusun program Kemenhub sebaiknya memperhatikan asas efektivitas dan efisiensi dan perlu ada koordinasi antar kementerian terutama dengan Kementerian PUPR.
Selain itu, Sudewo juga mengkritisi soal anggaran kereta lintasan ganda jalur Bogor-Sukabumi yang menelan biaya Rp 439 miliar. Selain itu, ia mengatakan, telah terjadi overlap atau tumpang tindih antara proyek Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian PUPR dalam membangun konektivitas Bogor hingga ke Sukabumi.
"Saya ambil contoh overlap menguras anggaran negara pada satu program tertentu dengan tujuan tertentu yaitu Kemenhub alokasikan membuat double track atau KA dari Bogor-Sukabumi, sementara PUPR sedang membangun jalan tol Bogor-Sukabumi maksud tujuan sama kemudian output juga sama tetapi sarana dan prasarana disiapkan terlalu berlebih," kata anggota Fraksi Partai Gerindra dalam rapat dengar pendapat (RDP) secara virtual dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS), di komplek parlemen, Senayan, Selasa (23/6/2020).
Sudewo mengatakan, bahwa hal itu akan menjadi tumpang tindih terutama dari sisi penganggarannya karena sumber dana sama-sama berasal dari pemerintah, meski berbeda kementerian.
Dia meminta agar Kemenhub meningkatkan koordinasi dengan Kementerian PUPR agar tumpang tindih tidak terjadi. Menurutnya, anggaran yang disediakan untuk kereta api (KA) bisa diprioritaskan pembangunan KA bandara Yogyakarta-Kulonprogo mendukung eksistensi Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA).
"Kedua, saya mendukung apa yang direncakan Pagu indikatif 2021 diprioritaskan untuk konektivitas percepatan perkembangan ekonomi. Pembangunan jalan tol Trans Pulau Jawa di Semarang sampai Jakarta sudah dinikmati warga tapi konektivitas jalan nasional dari jalan tol sampai ke Kabupaten di sekitar ini belum dibuat," ujarnya. (riza/winl)
.jpg)
.jpg)
