JAKARTA - Pemprov DKI secara beruntun tiga kali berturut-turut meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan daerahnya.
Hal ini dinilai sebagai prestasi yang membanggakan bagi kalangan DPRD DKI. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Provinsi DKI Jakarta Dedi Supriadi mengungkapkan penilaian WTP terhadap pengelolaan keuangan di DKI Jakarta menunjukkan pengelolaan APBD DKI akuntabel dan transparan.
"Pemprov bisa dikatakan sukses mengelola APBD secara bertanggungjawab, sementara DPRD juga mampu membahas APBD dan melakukan fungsi pengawasan secara baik," ujar Dedi yang merupakan anggota DPRD DKI dari daerah pemilihan Jakarta Selatan ini.
Dedi juga meminta Pemprov untuk memerhatikan catatan-catatan yang diberikan oleh BPK RI dalam laporannya. "Salah satunya upaya konversi penggunaan energi terbarukan untuk kendaraan umum dan pribadi untuk mengurangi pencemaran udara, mesti ditindaklanjuti secara serius," tutur Dedi.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah i(Bapemperda) DPRD DKI ini menyatakan prestasi WTP juga menunjukkan kepemimpinan di DKI Jakarta mampu menghadirkan pemerintahan dan aparatur yang bersih dan akuntabel. Di tahun 2020, ujar Dedi, tantangan Pemprov DKI untuk menjalankan APBD lebih berat karena terkoreksi secara signifikan. "Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan Jakarta mesti berkolaborasi dalam skala besar untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai kota yang maju dan bahagia warganya," pungkas Dedi.(yono/ruh)
