ANEH memang DPR kita ini. Target RUU selalu meleset malah mau urusi yang tidak penting. Mereka sok-sokan hendak bikin UU tentang Pancasila. Karena banyak penolakan akhirnya pemerintah minta RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) ditunda.
Pancasila itu sumber kerukunan, karena menghormati perbedaan. Karenanya Pancasila itu harga mati, siapapun tak boleh mengotak-atik, apa lagi menggantikannya. Itu namanya sudah merongrong Pancasila. Jika pinjam istilah Bung Karno dulu, bisa disebut kontra revolusi.
HTI yang mencoba menafikan dan mengganti dengan sistim khilafah, sudah dibubarkan pemerintah meski anggotanya masih gentayangan ke sana kemari dan menyusup ke sana sini. Pemerintah memang terlalu baik. Coba jika di era Orde Baru, pasca pembubaran pasti ada kebijakan kepolisian: surat keterangan bebas HTI.
Banyak memang orang mengaku Pancasilais, tapi perilakunya jauh dari itu. Tapi apakah kemudian perlu, DPR berinisiatip mengotak-atik Pancasila lewat RUU Haluan Idiologi Pancasila? Faktanya, NU dan Muhammadiyah menolak RUU tersebut. Jik ada yang setuju, ya orang-orang Senayan, terutama PDIP.
Dari draft RUU HIP terbaca, jika Pancasila diringkas Trisila menjadi: Sosio nasionalisme, sosio demokrasi dan Ketuhanan berkebudayaan. Trisila semacam itu memanga gagasan Bung Karno. Tapi jika point “ketuhanan” masih ditambahi “berkebudayaan” itu hanya bisa-bisanya orang DPR saja.
Apa pula maksudnya “Ketuhanan berkebudayaan”? Apakah agama dianggap sebagai kebudayaan? Ya nggak bisa, bro! Agama itu karya Tuhan, sedang budaya adalah karya manusia. Memang, budaya bisa berdampingan dengan agama. Sunan Kalijogo telah melakukannya, sehingga budaya wayang banyak diwarnai istilah keislaman.
Banyak pasal kontroversi di HIP, sehingga Muhammadiyah dan NU menolaknya, dan pemerintah juga minta di tunda. Tapi kalau rakyat, jangan hanya ditunda, sudah lupakan saja. Kita pakai Pancasila yang sekarang ini, tidak perlu lagi diotak-atik. Masih banyak pekerjaan lain yang menunggu.
Ketimbang mau ngotak-atik yang tidak penting, mending DPR fokus pada target RUU yang disepakati. Dari periode ke periode target DPR selalu meleset, kok malah ngurusi hal yang mboten-mboten saja.(gunarso ts)
