Kisruh PPDB 2020, Ini Masukan Bamsoet untuk Mendikbud Nadiem Makarim

JAKARTA - Kisruh tentang ragam persoalan dalam proses daring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 menjadi perhatian Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Pejabat akrab disapa Bamsoet itu mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim beserta jajarannya segera merespons keluhan masyarakat tentang ragam persoalan dalam proses PPDB 2020.

"Kesigapan jajaran Kemendikbud dan semua dinas di daerah sangat diperlukan untuk mencegah keresahan dan kepanikan para orang tua maupun anak didik. Sebab, keresahan mendorong orang tua atau anak didik mendatangi dan berkerumun di titik-titik proses PPDB. Ketika terjadi kerumunan, ada potensi melanggar protokol kesehatan," ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (19/6/2020).

Hingga kemarin, katanya, masalah masih bermunculan di sejumlah daerah. Semisal, di Semarang. Proses daring PPDB tingkat SMA menuai protes orang tua siswa, karena opsi pilihan sekolah dalam situs PPDB tak bisa diakses. Update data Kartu Keluarga (KK) serta akreditasi sekolah asal juga tidak dapat dilakukan.

"Kendala itu mendorong orang tua siswa mendatangi sekolah serta Dinas Disdikbud Provinsi Jateng. Sementara di Bekasi, calon peserta didik mengeluh karena nomor induk kependudukan (NIK) tidak dapat diverifikasi oleh situs PPDB," kata Bamsoet.

Selain itu, di beberapa kota lainnya, kendala lambatnya server PPDB mendorong banyak pendaftar mendatangi langsung kantor Dinas Pendidikan. Bahkan, sejak 27 Mei 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menerima 15 pengaduan terkait proses PPDB di tengah pandemi Covid-19.

"Puluhan masalah yang muncul dalam proses daring PPDB sudah dikeluhkan masyarakat. Pada situasi seperti itu, ditemukan fakta pelanggaran protokol kesehatan, antara lain tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak," tegas Bamsoet. (rizal/ys)