JAKARTA - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta kepada Pemprov DKI untuk melibatkan Satpol PP, Polri, dan TNI untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di pasar ibu kota.
"Pemprov DKI perlu melibatkan Satpol PP, kepolisian, atau bahkan tentara untuk membantu pelaksanaan protokol kesehatan," kata Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, Eneng Malianasari di Jakarta, Kamis (18/6/2020). Pelibatan aparat penegak hukum itu diminta PSI, lanjut Eneng, karena lingkungan pasar tidak diikuti dengan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.
Hal itu diketahui Eneng saat sidak Fraksi PSI DPRD ke Pasar Jembatan Lima, Jakarta Barat ditemukan protokol kesehatan hampir tidak diterapkan, sebagian besar pedagang tidak menggunakan masker, jaga jarak maupun mekanisme ganjil genap seperti yang sudah ditetapkan Anies juga tidak diikuti.
"Belum ada sosialisasi ataupun pengawasan sehingga aturan protokol kesehatan hanya sekedar formalitas. Ini membuat gencarnya tes covid di pasar sia-sia karena penyebaran virus terus terjadi dan pasar akan jadi klaster baru di Jakarta," terangnya. Eneng juga menyarankan kepada PD Pasar Jaya untuk memberikan potongan tarif sewa lapak dagangan bila mematuhi protokol kesehatan dan ikut tes COVID-19.
"Bagi pasar yang tingkat kepatuhannya tinggi, bisa diberikan fasilitas penangguhan, diskon BPP atau potongan tarif kompensasi lahan yang lebih besar, atau bisa juga diberikan insentif non-finansial dalam bentuk kemudahan pengurusan izin," usul Eneng. Sementara tegas Eneng untuk pasar yang tidak patuh harus ditutup dan disegel untuk memberikan efek jera. (yono/ruh)
.png)
