JAKARTA - Kisruh tagihan listrik ikut juga menjadi perhatian Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Hal ini akibat banyaknya masyarakat yang mengeluhkan mengenai tagihan listrik yang membengkak hingga lebih dari 20% bahkan hingga dua kali lipat.
"Kami meminta PT PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM agar tidak membebani masyarakat dengan tagihan listrik yang naik hingga dua atau tiga kali lipat dari biasanya,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Jumat (12/6/2020).
Bamsoet juga meminta PLN dan Kementerian ESDM segera memberikan penjelasan dan solusi yang konkret bagi masyarakat akan lonjakan tagihan listrik secara tiba-tiba di saat adanya aturan yang mewajibkan masyarakat berada di rumah.
Untuk itu, Bamsoet mendorong pemerintah, apabila diperlukan, melakukan investigasi b ersama tenaga pencatat meter penggunaan listrik di bawah pengawasan Pengawas Keuangan (BPK), untuk menjawab protes dan keluhan masyarakat terkait melonjaknya tagihan listrik tersebut yang tidak wajar.
"Sehingga akar persoalan dapat segera ditemukan, mengingat daya beli masyarakat semakin menurun dan masyarakat sudah terbebani biaya untuk kebutuhan hidup selama masa PSBB diberlakukan dan PT PLN tidak cukup hanya memberikan penjelasan yang menyatakan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik," katanya.
Bamsoet pun ikut mendorong PT PLN untuk transparan dalam memberikan data tagihan listrik kepada masyarakat, dari mulai jumlah pemakaian hingga tarif yang dikenakan.
"Mendorong PT. PLN dan pemerintah berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dalam hal ini untuk sektor energi/listrik, dikarenakan PT PLN seharusnya dapat berperan dalam memberikan keringanan listrik bagi masyarakat di tengah pandemi ini," ucapnya. (rizal)
