JAKARTA - Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang melarang proses belajar tatap muka bagi sekolah yang tidak berada di zona hijau. Termasuk rencana akan melaksanakan tahun ajaran baru pada bulan Juli 2020.
Demikian disampaikan Indra Charismiadji, Pemerhati dan Praktisi Edukasi 4.0, dan juga Direktur Eksekutif CERDAS (Center for Education Regulations & Development Analysis) di Jakarta, Selasa (16/6).
Indra menegaskan bagi sekolah-sekolah di zona hijau pun harus bertahap proses dari tingkat SMA/K sampai yang terakhir di tingkat PAUD. Bahkan jika sudah berada di zona hijau tetapi orang tua belum mengizinkan untuk hadir di sekolah, siswa tetap diizinkan untuk belajar di rumah.
Ia mengatakan dari sisi pencegahan penyebaran wabah sudah sangat baik namun banyak hal mendasar yang harus menjadi domain Kemdikbud, yaitu proses pengajaran dan pemelajaran yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh pihak manajemen sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan peserta didik tidak disentuh sedikitpun.
Intinya proses belajar mengajar tidak berubah dari saat Surat Edaran Mendikbud nomor 36962/MPK.A/HK/2020 yang diterbitkan bulan Maret yang lalu. "Harusnya pada kesempatan ini sudah ada evaluasi bagaimana kegiatan belajar mengajar berjalan selama 3 bulan terakhir dengan konsep pembelajaran jarak jauh dalam jaringan," tegas Indra kepada Pos Kota.
Ia menilai belajar dari rumah tidak efektif karenanya saat ini seharusnya sudah ada solusi bagaimana anak-anak Indonesia yang selama tiga bulan kemarin tidak dapat belajar karena minimnya akses telekomunikasi.
Sebab itu, menurut Indra, harus ada solusi dalam mendorong efektivitas belajar dari rumah, misalnya kolaborasi dengan Kemenkominfo, yang katanya setiap kantor desa sudah diakses internet melalui tol langit, Kementerian BUMN dengan Telkomnya, atau dengan Kemendes melalui dana desanya.
"Kalau ini dilakukan pasti sudah ada perkembangan jumlah anak bangsa yang bisa belajar selama pandemi ini. Kebijakan yang diumumkan hari ini tidak ada bedanya dengan kebijakan yang diambil 3 bulan yang lalu," kata Indra.
Ia menambahkan para pendidik dan tenaga pendidikan juga tidak disiapkan secara lebih matang bagaimana melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh dalam jaringan yang efektif dan efisien.
"Pemerintah seharusnya mampu mengumpulkan para pakar dan tokoh-tokoh pendidikan tingkat nasional bahkan internasional jika perlu untuk memberi pelatihan dan pendampingan bagi para pendidik agar terjadi perbaikan dalam proses belajar mengajar pada tahun ajaran baru.
"TVRI dan RRI yang merupakan teknologi abad 20 tidak menjawab kebutuhan pembelajaran abad 21. Jangan dianggap dengan proses belajarnya diubah melalui kebijakan, maka kualitasnya akan terjaga," kata dia.
Indra menerangkan selama tiga bulan terakhir belajar dari rumah menimbulkan masalah tersendiri. Intinya para orang tua membutuhkan panduan dan bimbingan tentang bagaimana membantu proses belajar dirumah menjadi efektif dan efisien. (johara/ruh)