Jokowi Diminta Turun Tangan Kasus Gagal Bayar KSP

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta turun tangan terkait masalah gagal bayar yang menimpa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta.

Demikian disampaikan Kuasa hukum Aliansi Korban Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta Otto Hasibuan.

Permintaan ia sampaikan karena kepolisian lamban dalam menangani kasus tersebut. Kelambanan tercermin dari langkah penahanan terhadap dua orang tersangka kasus gagal bayar dengan dalih menunggu proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang masih berjalan.

Padahal, kerugian yang ditanggung nasabah ditaksir bisa mencapai Rp14 triliun. Kerugian tersebut menurutnya lebih besar dari kasus dana talangan Century yang sebesar Rp6,7 triliun.

"Tidak ada tindakan berarti dari Polri. Padahal ini lebih besar dari kasus Century. Nah pemerintah jangan diam saja, harus bertindak. Mudah-mudahan ini didengar Presiden dan saya harap Beliau turun tangan," ujar Otto kepada wartawan di kantornya, kawasan Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2020).

Menurut Otto, kepolisian hingga saat ini masih bergerak lambat, termasuk dalam melakukan penelusuran aset-aset tersangka. Berdasarkan laporan yang ia terima dari Bareskrim, harta dua orang tersangka yakni HS dan SA yang berhasil ditelusuri tidak signifikan jumlahnya dengan potensi kerugian korban.

Otto juga menekankan bahwa KSP Indosurya Cipta harus dipailitkan meski pahit. Sebab, jika proses PKPU berujung pada perdamaian atau homologasi, ia yakin pengembalian dana akan diangsur 4 sampai 5 tahun.

Sementara itu, Ketua Aliansi Korban Indosurya (AKI), Rudi Jamin mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan dalam kasus ini untuk mengetahui ada tidaknya kerugian negara. (johara/ys)