Jakarta Tidak Butuh Ganjil Genap, Jika Perkantoran dan Dunia Usaha Tertib

JAKARTA-Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan, ganjil genap motor dan mobil pribadi dilakukan jika kepadatan lalu lintas di Jakarta meningkat.

Seperti di ketahui rencana penerapan ganjil genap untuk motor dan mobil pribadi tertulis dalam Peraturan Gubernur (Pergub) 51/2020, yang di tandatangi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pekan lalu.

"Jadi begini, ganjil genap memang diatur tetapi dengan kondisi tertentu dan ditetapkan kapan? pada saat misalnya, terjadi kepadatan lalu lintas yang tinggi. Dan angkutan umumnya masih memadai untuk menampung limpahan dari kendaraan pribadi. Baru kita bisa terapkan. Dan penerapannya pun tidak serta merta mobil dan motor pribadi di seluruh ruas jalan, artinya harus dilakukan evaluasi terhadap jaringan termasuk jaringan angkutan umum dan jaringan di dalamnya," ujar Syafrin setelah selesai rapat dengan Komisi B, DPRD DKI Jakarta, Rabu (10/6).

Dan tentu lanjut Syafrin, penerapannya sangat tergantung daripada perkantoran dan dunia usaha yang menjalankan pengaturan dalam Pergub yang 50 persennya bekerja dan 50 persen lagi work from home. Kemudian yang 50 persen bekerja ini, minimal dibagi dalam 2 shif.

"Jika semuanya itu sesuai dengan simulasi, kami tidak butuhkan ganjil-genap, karena dari sisi kapasitas angkutan umum cukup dari sisi trafficnya itu landai. Tapi, kalau tidak sesuai kondisi ini maka kita  terapkan ganjil-genap. " tambah Syafrin.

Kadishub DKI berharap perkantoran dan industri di Jakarta bisa menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan Pergub. "Nah itu kita harapkan ini benar-benar di jalankan oleh perkantoran, oleh dunia usaha. Sehingga kondisi lalu lintas jakarta itu tidak dibutuhkan ganjil genap," tukasnya. (Yono/fs)