SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim menyayangkan berbagai pelanggaran protokol kesehatan di wilayahnya. Jika sebelum lebaran, Gubernur memantau atas penumpukkan penumpang di Bandara Soekarno Hatta, saat ini dirinya geram atas berbagai pelanggaran protokol kesehatan di Stasiun KA Rangkasbitung.
Para penumpang dan masyarakat berdesak desakan, berkerumun, bersentuhan, tidak ada social distancing sama sekali.
"Pada waktu PSBB kita kan telah sepakat untuk memperketat transportasi Kereta Api dengan pola dan pendekatan protokol kesehatan yang ketat," tegas Gubernur dalam keterangan pers yang diterima poskota.co.id, Rabu (10/6/2020).
Kekesalan Gubernur diungkapkan sesaat setelah Rapat Koordinasi dalam rangka Evaluasi Penanganan Covid-19 dan Pembahasan Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Covid-19 pada Selasa, 9 Juni 2020 di Rumah Dinas Jl. A Yani Kota Serang.
Ditambahkannya, jika hal ini sangat mendegradasi upaya Pemprov Banten, dimana sebelumnya data yang terkonfirmasi positif Covid di Banten saat itu sudah sangat landai bahkan perhari itu hanya 2 sd 4 orang yang tercatat positif. Tapi semenjak lebaran dan begitu dibuka ruang transisi mulai ada pelanggaran-pelanggaran dan naik sampai 14 orang, bahkan hingga 22 orang terkonfirmasi positif setiap harinya.
Beberapa daerah di Banten yang tadinya zona hijau, kini sudah menjadi zona kuning, selama ini pihaknya sudah sangat menjaga area Zona Merah dan Kuning di wilayah Banten. Hal ini dilakukan karena dirinya memahami jika Tangerang Raya dan DKI Jakarta itu tidak bisa dipisahkan.
Walaupun beda wilayah administrasi tapi secara fisik merupakan satu kesatuan, mobilisasi tiap hari dari pagi berangkat dan sore pulang lagi ke Tangerang dan dengan dibukanya kran transisi sekarang pekerja di Jakarta menimbulkan kekhawatirannya, karena tidak menutup kemungkinan mereka bersentuhan di tempat kerja.
"Bagaimana kita bisa memutus mata rantai jika pendekatan protokol kesehatannya belum terselesaikan," ungkapnya.
Persoalannya sekarang adalah mau menyelesaikan Covid-19 atau mau mengedepankan persoalan ekonomi. Karena, menurutnya hal ini tidak bisa diparalelkan bersama baik antara urusan ekonomi dan penyelesaian pandemi, seperti misalnya mall boleh dibuka, sudah jelas orientasi mall kan selalu ingin banyak pengunjung sementara konsep sisi protokol kesehatannya agar kita dapat memutus mata rantai penularan.
"Dari pertama persoalan lock down, PSBB hingga ke masa transisi dan sekarang new normal, saya belum bisa membayangkan akhirnya bagaimana dan formulasinya juga gimana?," ujar Wahidin Halim.
Demikian juga soal tempat peribadatan, karena menurutnya beberapa kapasitas masjid di beberapa area luasnya terbatas, sementara jamaahnya banyak walaupun sudah diberikan tanda tapi tetap saja jamaahnya bergerombol masuk sehingga jadi over kapasitas, kecuali Masjid Agung atau masjid besar lainnya.
