JAKARTA - Juru Bicara Presiden M Fadjroel Rachman menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia, bahwa 60,3% responden mempersepsikan bantuan sosial (Bansos) belum tepat sasaran.
"Bahwa dalam setiap Rapat Terbatas (Ratas) Presiden Jokowi selalu mengingatkan agar penyaluran Bansos betul-betul tepat sasaran," terang Fadjroel di Jakarta, Selasa (9/6/2020).
Ia menambahkan berbagai persoalan di lapangan menjadi perhatian Presiden, dan meminta Menko PMK Muhadjir Effendy dan Mensos Juliari Batubara turun ke lapangan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi terutama terkait perbaikan data penerima manfaat.
"Dalam mengatasi ketidaksesuaian data, Kemensos telah memberikan fleksibilitas pada RT/RW, pemerintah desa dan juga pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah di lapangan, sehingga warga miskin dan warga yang terdampak Covid-19 mendapatkan Bansos," terang Fadjroel.
Dia menjelaskan bahwa hal ini juga digunakan Kemensos sebagai momentum untuk melakukan perbaikan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Presiden juga memerintahkan Kemensos untuk menyisir warga miskin dan warga terdampak yang belum mendapatkan Bansos. Karena skema Bansos yang ditetapkan pemerintah pusat cukup banyak.
"Seperti perluasan PKH, paket sembako, Bansos Tunai, BLT Desa, gratiskan listrik bagi pelanggan 450 VA. Selain Bansos pemerintah pusat juga diberikan penerintah daerah. Dengan skema bansos yang cukup banyak itu diharapkan tidak ada warga miskin dan warga terdampak yang tertinggal, " ujar Fadjroel. (johara/win)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
