JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan, bahwa program pemerintah yang akan memotong gaji PNS, TNI, Polri, pekerja BUMN, BUMD, dan pegawai swasta untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera masih prematur.
"Saya menilai program ini masih prematur untuk dilaksanakan. Kita masih belum melihat ada situasi mendesak yang menjadi alasan kuat bagi pemerintah menyelenggarakan program tabungan ini," katannya, saat dihubungi, Selasa (2/6/2020) malam.
Satu-satunya kondisi yang bisa dijadikan alasan penyelenggaaran tapera itu adalah kondisi keuangan negara saat ini sedang mengalami defisit yang membahayakan. Sehingga pemerintah perlu mencari sumber pendapatan baru untuk menjaga stabilitas keuangan negara.
"Jika benar dugaan itu maka program tapera ini sangat riskan dilaksanakan. Rakyat benar-benar dijadikan bantalan untuk menjaga keseimbangan keuangan negara," katanya.
Pemerintah, lanjut Mulyanto, harusnya belajar dari pengalaman mengelola BPJS. BPJS yang awalnya diselenggarakan untuk membantu masyarakat tapi sekarang malah menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Pengelolaannya kacau. Rakyat dirugikan.
"Program BPJS itu saja belum rapi kenapa harus ditambah dengan program lain yang akan memotong pendapatan rakyat," katanya. (rizal/fs)
