"Dari pemotongan tersebut anggaran belanja pegawai berkurang sebesar Rp4,3 triliun yang akan kami gunakan untuk mengamankan anggaran bansos, dan 25 persen berikutnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan Covid-19," katanya.
KJP TETAP ADA
Menurut Anies, dalam pembahasan beberapa waktu lalu, sempat ada usulan agar bansos seperti KJP (Kartu Jakarta Pintar) dan bantuan-bantuan lain dipangkas 50 persen. Tujuannya agar TKD bagi semua ASN bisa dipertahankan. "Nilai pemotongan bansos itu kira-kira Rp2 triliun, sama dengan 25 persen anggaran TKD para PNS," ujarnya.
Baca juga: Warga Tercekik Rentenir Online: Dihantam Ekonomi Terpaksa Utang, Telat Bayar Diteror
Namun pihaknya kemudian memilih untuk tak memotong anggaran bansos tetapi anggaran TKD. "Pilihannya adalah uang rakyat sebesar Rp2 triliun itu diterima oleh 63 ribu ASN atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta. Kami pilih untuk memberikan Rp2 triliun itu bagi rakyat prasejahtera di Jakarta," tandas Anies.
Tunggakan sisa TKD para ASN sebesar 25 persen yang belum terbayar menjadi utang Pemprov DKI Jakarta yang tetap akan dibayarkan. (yono/ta/ird)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
