Soal Tindak Pidana Korupsi, Ketua DPRD DKI: Cegah dengan Menciptakan Transparansi

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, menegaskan komitmennya mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi DKI Jakarta memiliki arti penting dan sangat strategis," tegas Pras, dalam sambutannya saat acara Monitoring Dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemprov DKI Jakarta yang digelar secara virtual.

Dalam kegiatan yang berlangsung Kamis (28/5/2020) kemarin itu, Prasetio juga menuturkan, untuk menerapkan program pemberantasan korupsi tersebut, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan semangat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Prasetio menjelaskan, selain mempengaruhi pertumbuhan ekonomi praktik korupsi juga dapat berimbas pada penurunan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, serta mendistorsi komposisi atau struktur belanja pembangunan pemerintah daerah.

"Dengan kata lain, korupsi menimbulkan inefisiensi sekaligus pemborosan dari sumber ekonomi yang ada," tegasnya.

Prasetio menambahkan, tindak pidana korupsi dapat dicegah dengan menciptakan transparansi segala bentuk kegiatan dan pengelolaan anggaran daerah yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Sebagai pengawas, DPRD juga perlu pendampingan dalam pengawasan pelaksanaan seluruh kegiatan APBD guna menciptakan suasana kondusif yang tertib dan aman demi kesejahteraan warga dan pembangunan Jakarta," tandasnya. (yono/ys)