JAKARTA – Indeks kurva penularan Covid-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta mulai menurun. Pemerintah akan menerapkan ‘new normal’ dengan menghidupkan aktivitas di area publik. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadi penularan besar-besaran dan meledaknya kembali Covid-19.
Selama empat hari berturut-turut, kasus positif Covid-19 di Jakarta menurun. Tetapi pada Rabu (27/5/2020), kasus positif kembali naik 11 kasus. Total pasien positif Covid-19 di Jakarta kini sebanyak 6.826 orang atau bertambah 137 orang.
“Sebanyak 2.043 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.584 orang melakukan self isolation di rumah," jelas Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, Rabu (27/5/2020). Sedangkan total yang meninggal dunia 510 orang.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memang belum berencana membuka kembali puluhan mal yang ada di Ibukota setelah berakhirnya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada 4 Juni mendatang. Karena tidak tertutup kemungkinan PSBB diperpanjang lagi. “PSBB akan dievaluasi, dilanjutkan atau tidak,” kata Anies, Rabu (27/5/2020). Dia mengatakan, informasi yang menyebutkan mal akan dibuka pada 5 Juni, hanyalah imajinasi.'
Baca juga: Anies Tegaskan, Penentu Perpanjangan PSBB adalah Kedisiplinan Masyarakat
WAS-WAS
Kebijakan ‘New Normal’ berdamai dengan covid-19 ditanggapi beragam oleh masyarakat. Sebagian warga senang karena bisa beraktivitas lagi, sebagian lainnya was-was lantaran pandemi virus corona belum berakhir.
“Saya lebih setuju PSBB diperpanjang dan warga yang mudik ke daerah dilarang dulu kembali ke Jakarta. Karena belum ada jaminan warga sudah aman dari covid,” kata Ina, seorang pegawai negeri sipil (PNS).
Warga lainnya, Agus, bersikap sebaliknya. “New normal harus segera diterapkan. Kami ini butuh hidup, butuh mencari uang,” ucap Agus, pedagang di Grogol, Jakbar. “Istilahnya ngeri-ngeri sedap sekarang ini,” tukas dia.
YLKI MENOLAK
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, dengan tegas menolak kenario normal baru (new normal) yang akan diterapkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan bisnis
maupun layanan publik.