Viral Warga Jakarta Bakal Mudik Lokal, Anies: Yang Boleh Adalah Mudik Virtual

JAKARTA – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengimbau warga tetap mengurangi kegiatan di luar rumah dan selalu menerapkan protokol pencegahan virus corona (Covid-19). Menanggapi istilah ‘mudik lokal’ yang belakangan ini viral, Anies menyebut yang diperbolehkan saat ini hanyalah ‘mudik virtual’.

“Jangan ada mudik lokal, yang boleh adalah mudik virtual,” kata Anies, Minggu (17/5/2020).

Sudah dapat diperkirakan, menjelang Lebaran, warga akan banyak beraktivitas di luar rumah. Seperti berbelanja kebutuhan Lebaran, baik itu makanan maupun pakaian. Anies pun menegaskan warga sebaiknya tetap di rumah, terlebih saat ini Jakarta masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan penyebaran Covid-19 masih belum dapat ditekan.

“Kami meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap berada di rumah, tidak bepergian, apalagi menjelang masa yang banyak hari liburnya. Ini adalah momentum kita menjaga untuk tetap berada di rumah,” imbuhnya, dari situs resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Baca juga: Jumlah Sembuh dari Covid-19 di DKI Menjadi 1,292 Orang

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta pun telah mengeluarkan Pergub No. 47 Tahun 2020 yang mengatur tentang mekanisme perizinan bagi penduduk Jakarta saat keluar kawasan Jabodetabek dan penduduk dari luar Jabodetabek saat masuk ke Jakarta melalui Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Pergub tersebut, warga ber-KTP Jabodetabek memang tidak perlu mengurus SIKM, namun perlu digarisbawahi bahwa aktivitas di kawasan Jabodetabek hanya diizinkan untuk kebutuhan yang esensial dan mengacu pada ketentuan PSBB.

(Baca: Ini Alasan Anies Terbitkan Pergub Sanksi Pelanggaran PSBB

Anies menerangkan, yang bisa bepergian hanyalah orang yang karena tugas/ pekerjaannya di 11 sektor yang mendasar. Di antaranya sektor kesehatan, bahan pangan/ makanan/ minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, serta kebutuhan sehari-hari.

“Virus tidak kenal nama hari. Tidak ada hari besar atau hari biasa. Tidak kenal Lebaran atau tidak. Jangan kita membuat kondisi Jabodetabek kembali ke bulan Maret dan membuat usaha yang sudah berjalan selama dua bulan lebih ini menjadi sia-sia," tuntasnya. (yono/ys)