SEJAK April kemarin, pemerintah menggelontorkan dana Bansos terdampak Covid-19 sebanyak Rp21 triliun, diambilkan dari anggaran Dana Desa. Sebanyak 10 juta keluarga akan menerimanya. Sayang datanya secara nasional amburadul. Di Jakarta saja ada anggota DPRD masuk daftar, sementara di Gresik orang sudah mati juga menerima.
Dampak Covid-19 memang luar biasa, mirip Zaman Malaise (meleset) di tahun 1929 dulu. Bedanya adalah, jaman itu yang tutup kebanyakan pabrik gula, sedangkan sekarang virus Corona mengakibatkan banyak pabrik dan mal tutup dengan akibat karyawan kena PHK atau dirumahkan.
Pembeda yang lain, jaman Belanda dulu belum ada medsos, sehingga tak ada peluang mengolok-olok pemerintah lewat twitter. Apa lagi TV belum kebayang, sehingga belum ada TV swasta yang tiap minggu kerjaannya nggebuki pemerintah dengan nara sumber yang itu-itu juga.
Sejak pemerintah memberlakukan PSBB di sejumlah daerah, terasa sekali dampaknya. Kadang sungguh tak masuk akal, meski tujuannya demi kebaikan bersama. Orang mau pulang kampung karena di Jakarta sudah tak ada penghasilan gara-gara PHK atau tak bisa dagang lagi, kok dilarang. Yang sudah terlanjur berangkatpun dicegat PPLM (Petugas Penyekatan Larangan Mudik), dan dipaksa balik.
Padahal di Jakarta siapa yang mau memberi bantuan? Mengharapkan Bansos, belum tentu ada daftarnya. Ada daftarnya pun, bantuan sembako senilai Rp600.000,- sebulan, itu hanya sampai bulan Juni. Selepas itu tak jelas, karena kapan berakhirnya Corona juga belum jelas.
Untuk meringankan warga miskin, Pemerintah menggelontorkan Bansos senilai Rp21 triliun yang diambilkan dari Dana Desa. Bekerja sama dengan Kementrian Desa, Kemensos membagikan dana Bansos tersebut untuk 10 juta terdampak Corona.
Sayangnya, karena data tak akurat dari Pemda, banyak terjadi salah sasaran. Di DKI Jakarta misalnya, seorang anggota DPRD dari Fraksi PDIP sempat masuk daftar penerima Sembako senilai Rp150.000.- perminggu di Kelurahan Lagoa, Jakarta Utara. Sementara di sana sini yang lebih berhak malah tidak menerima. Bahkan di Tangerang ada RT yang coba-coba potong BLT itu dengan alasan uang rokok.
Di Kabupaten Gresik (Jatim) lebih ironis lagi. Banyak penerima Bansos sampai dobel-dobel, bahkan orang sudah meninggalpun masih kedaftar. Pembagian bisa amburadul karena selain data tak akurat, pemerintah membolehkan warga yang tak punya KTP jugs mendapat bantuan. (gunarso ts)
.jpg)
