Pemkab Bekasi Perpanjang Masa PSBB Hingga 11 Mei

Selasa 28 Apr 2020, 09:35 WIB
Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja .(ist)

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja .(ist)

CIKARANG – Pemerintah Kabupaten Bekasi memperpanjangan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua hingga 14 hari ke depan.

Hal itu disampaikan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja usai menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan PSBB bersama Forkopimda Kabupaten Bekasi di Ruang Rapat Bupati, Senin (27/4/2020).

Putusan kesepakatan perpanjangan pelaksanaan PSBB di Kabupaten Bekasi kemudian akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk diajukan kepada Kementrian Kesehatan RI.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menyampaikan berdasarkan pelaksanaan PSBB tahap pertama yang berlangsung sejak 15 April lalu, jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi mengalami pergerakan yang stagnan. Pun demikian, hingga saat ini masih ada penambahan jumlah kasus Positif sehingga perpanjangan PSBB perlu dilakukan.

“Alhamdulillah di Kabupaten Bekasi terkait Covid-19 kita flat, artinya kecenderungannya menurun. Ini merupakan hasil kerja keras bersama. Tetapi kita lihat ini belum permanen. Jadi karena belum permanen kita lanjutkan PSBB selama 14 hari,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan, menurut data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, saat ini jumlah pasien Covid-19 baik Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan positif memiliki kecenderungan yang menurun. Atau turun kurang lebih 13% pada saat sebelum masa PSBB berlangsung.

"Untuk langkah-langkah yang akan dilakukan, penerapannya masih sama dengan PSBB tahap pertama. Beberapa titik cek point juga tetap kita siapkan,” tuturnya.

Dirinya menjelaskan, beberapa masalah yang timbul selama masa PSBB, diantaranya, banyaknya masyarakat yang masih beraktifitas di luar rumah dengan alasan bekerja, rendahnya kesadaran menggunakan masker, dan pelaku usaha non vital yang tetap membuka usahanya.

“Ini harus kita galakan terus. Tadi saya sempat berdiskusi terkait dengan SGC ini kan pusat ekonomi yang ada di Cikarang. Karena memang yang berdagang di Cikarang merupakan penduduk lokal. Kita carikan solusi, terkait pusat-pusat ekonomi. Itu nanti akan kita upayakan bagaimana caranya yang menjadi pusat ekonomi yang menjadi pergerakan di masyarakat,” ujarnya. (junius/tri)

News Update