JAKARTA - Presiden Joko Widodo akhirnya melarang seluruh masyarakat mudik Idul Fitri 2020, setelah sebelumnya larangan itu berlaku hanya untuk PNS, TNI-Polri dan karyawan BUMN.
Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta menilai, meski terlambat, keputusan itu memang diperlukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona.
"Berdasar data dari Kementerian Perhubungan sudah ada sekitar 900 ribuan warga Jabodetabek yang terlanjur mudik duluan. Ini bukan angka yang kecil. Artinya, potensi penyebaran virus ke daerah-daerah sudah terjadi dengan curi start mudik ini," katanya, di Jakarta, Selasa (21/4/2020).
"Tolonglah pemerintah lebih tegas dan komprehensif dalam mengambil keputusan yang berakibat pada nyawa warga negara. Semoga tidak ada ralat lagi dari jubir Presiden atau Mensesneg. Jangan sampai kita mendengar keputusan yang mencla-mencle, yang diralat bolak-balik," lanjut Anggota Komisi I DPR itu.
Doktor lulusan University of Salford, Inggris ini menjelaskan bahwa orang dari Jakarta datang ke kampung halaman bisa menjadi media penular atau tertular, itu akan memuncak jumlahnya, kemudian ditambah arus balik yang kemungkinan berpotensi menjadi kasus penularan baru.
"Karena pertimbangan-pertimbangan di atas, potensi penyebaran dan penularan dari 1.3 juta calon pemudik tadi harus segera dicegah. Saya berharap pemerintah pusat punya ketegasan, decisive terhadap larangan mudik ini, sampai pandemi selesai. Masalah ikutan bagi yang tidak bisa pulang kampung, atau bagi kalangan dunia usaha moda transportasi umum yang terdampak kebijakan, tolong dikoordinasikan antara pemerintah pusat dengan daerah," tuntas wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini. (rizal/ys)
.jpg)
