JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk segera menyalurkan program jaringan pengaman sosial (JPS) kepada masyarakat. Selain cepat, Jokowi juga meminta agar program tersebut disalurkan dengan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam rapat terbatas (ratas) mengenai penyaluran program JPS di tengah pandemi Covid-19 bersama sejumlah menteri, Selasa (7/4/2020).
"Pertama, pelaksanaannya betul-betul tepat sasaran. Data dari kelompok penerima manfaat saya ingin by address sehingga tepat dan akurat melibatkan RT/RW dan pemerintah desa dan pemda sehingga bantuan ini tepat.
Kedua, penyaluran ini sesegera mungkin secepat mungkin, cepat dan tepat," ujarnya.
Jokowi juga meminta agar mekanisme penyaluran dilakukan secara efisien dan tak berbelit. Penyaluran JPS juga diminta melibatkan sektor usaha mikro dan kecil serta tranportasi ojek.
"Ketiga, mekanisme penyaluran JPS dibuat seefisien mungkin. Gunakan cara-cara praktis dan tidak berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat. Dan rancang mekanisme yang bisa melibatkan sektor usaha mikro dan kecil. Pedagang sembako di pasar, jasa transportasi ojek. Sehingga ini bisa menggerakkan, mengikutsertakan usaha-usaha yang di bawah agar bersama kita dan ekonomi di bawah bergerak," jelas Presiden.
Pemerintah dengan alokasi sebesar Rp110 triliun. Di antaranya ialah memperluas jumlah penerima dan nilai manfaat untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Dari sebelumnya terdaftar sebanyak 9,2 juta penerima, kini ditingkatkan menjadi 10 juta penerima manfaat. Sementara nilai manfaat juga dinaikkan kurang lebih 25 persen serta mempercepat penyaluran dari tiga bulan sekali menjadi sebulan sekali.
"Kartu Sembako juga dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat yang nilainya dinaikkan 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu dan diberikan selama sembilan bulan," imbuh Presiden.
Khusus untuk masyarakat, utamanya lapisan bawah, yang ada di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), pemerintah sedang menyiapkan program bantuan sosial untuk kurang lebih 3,7 juta penerima.
"Untuk 1,1 juta (penerima) nanti disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 2,6 juta (penerima) disiapkan oleh pemerintah pusat selama dua bulan sesuai dengan masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19," ucapnya.
Selain itu, Presiden juga telah memerintahkan Menteri Sosial untuk segera mendistribusikan 200.000 paket sembako untuk wilayah Jabodetabek dan Kartu Prakerja yang akan segera diimplementasikan mulai tanggal 9 April 2020.
Anggaran untuk program Kartu Prakerja sendiri telah ditingkatkan dari sebelumnya Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Penerima manfaat dari program tersebut juga direncanakan untuk menyasar 5,6 juta penerima manfaat.
