Sebelum Karantina Wilayah, DPRD DKI Minta Anies "Persenjatai" Tim Medis

JAKARTA  -  Wakil DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Zita Anjani, menyebut wajar jika saat ini Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan karantina wilayah (Border Quaratine). Pasalnya, saat ini Jakarta menjadi Epicenter Covid-19, yakni lokasi yang memiliki kasus corona terbesar di Indonesia. 

"Banyak para ilmuwan dan expert yang memberi opsi untuk Karantina Wilayah (Border Quaratine). Hal ini menurut saya wajar-wajar saja, kita berkaca pada negara-negara yang sudah menerapkan terlebih dahulu, dan itu efektif," kata Zita dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/3/2020).

Namun demikian, lanjut Zita, ada hal yang sangat penting dilakukan sebelum mengambil opsi karantina wilayah. Pertama yakni pemerintah atau Pemprov DKI Jakarta harus lebih dulu menyiapkan pasukan tempur, yakni dokter dan perawat.

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan rumah sakit, lab, dan ketersediaan Alat Perlengkapan Diri (APD) lengkap yang sesuai standard bagi para tenaga medis.

"Siapkan pasukan tempur kita terlebih dahulu. Bagaimana pasukan mau perang kalau tidak di bekali senjata yang bagus, bisa tewas pasukan sebelum mulai perang," tegas dia.

Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta harus menyediakan data yang update dan canggih yang mampu mendeteksi siapa warganya yang sudah positif, PDP, maupun ODP. Melakukan ribuan test hariannya, seperti Korsel, Singapura dan Cina.

"Itu semua bisa kita lakukan dengan test yang berkualitas atau SWAB test dan berlakukan itu dimanapun. Agar pemerintah tidak sulit lagi mencari sana sini siapa yang terjangkit, dan tidak hanya menduga-duga saja," ujar Zita.

Yang tidak kalah penting, imbuh Zita, yakni memastikan stok pangan tersedia selama proses karantina maupun sesudahnya. Hal tersebut untuk keberlangsungan hidup masyarakat. 

"Jangan sampai kita membatasi ruang geraknya tapi tidak di bekali dengan sandang pangan, itu sama saja dibunuh perlahan warganya, bahaya," tegas dia.

"Pemerintah silahkan kaji opsi karantina wilayah ini, apakah baik di terapkan di DKI atau tidak. Yang jelas kesiapannya harus ada. Warga insyaallah sudah siap dengan opsi apapun, termasuk pembatasan wilayah, tinggal pemerintah saja yang harus mulai menyiapkan persiapannya," imbuhnya menyudahi. (yendhi/tri)